Kematian Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Mencapai 10 Persen, Begini Kata Anies Baswedan

Usulan Pemda DKI Jakarta untuk melakukan karantina wilayah ternyata ditolah pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan usulan karantina wilayah dari Gubernur Anies Baswedan ditolak Presiden Joko Widodo.

"Pak Gubernur selaku ketua tim gugus tugas sudah mengusulkan (karantina wilayah) ke Pak Presiden, tapi ditolak pada ratas kemarin," kata Syafrin saat dihubungi, Rabu (1/4/2020).

Dijelaskan Syafrin, dalam surat usulannya Anies Baswedan mengajukan karantina wilayah mencakup kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Alasannya, karena wabah Virus Corona tersebar bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di daerah penyangga ibu kota.

Terlebih, pergerakan orang di Jakarta banyak berasal dari wilayah sekitarnya.

Sehingga, usulan karantina Jabodetabek dimasukkan, dengan pertimbangan upaya pencegahan wabah ini harus dilakukan serentak untuk memutus mata rantai secara menyeluruh.

Bukan hanya sepenggal atau parsial di wilayah Jakarta, tapi di sisi lain wilayah penyangga tetap menjalankan aktivitasnya.

Hal tersebut dipelajari oleh Pemprov DKI dan Anies Baswedan dari berbagai negara di dunia yang terinfeksi wabah serupa.

"Memang kita dorong untuk penetapannya jangan dilihat satu wilayah administrasi saja."

"Jadi memutuskan mata rantainya sekaligus, enggak hanya sepenggal dan mata rantai lain masih tetap beraktivitas."

"Karena pergerakan orang itu se-Jabodetabek tidak lagi dibatasi wilayah administrasi."

"Tidak ada lagi Provinsi Jakarta, Kota Bekasi, tapi sudah menyatu areanya," jelasnya.

Usulan Anies Baswedan ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Istana lebih memilih opsi Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasannya memilih opsi Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) ketimbang karantina sosial atau lockdown dalam menghadapi pandemi Covid-19.