Koordinator TPDI Petrus Selestinus: Jangan Biarkan Kelompok Radikal dan Intoleran Tumbuh di NTT

Koordinator TPDI Petrus Selestinus: jangan biarkan Kelompok Radikal dan intoleran tumbuh di NTT

Koordinator TPDI Petrus Selestinus: Jangan Biarkan Kelompok Radikal dan Intoleran Tumbuh di NTT
ISTIMEWA
Koordinator TDPI Petrus Selestinus 

Koordinator TPDI Petrus Selestinus: jangan biarkan Kelompok Radikal dan intoleran tumbuh di NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - "Temuan Komisi Intelijen Daerah ( Kominda) NTT dan Ketua GP. Ansor NTT bahwa HTI di NTT khususnya di Kota Kupang masih terus melakukan akitivitas penyebaran ideologi khilafah, jangan dianggap sepele oleh Polda NTT selaku Institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan secara hukum bersasarkan UU No.16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Menjadi UU."

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ( TPDI), Petrus Selestinus, Kamis (12/3/2020).

Terkait Siswa SDM Mbatakapidu Jalan Kaki 7 KM, Bupati Gidion: Persoalan Anggaran Jadi Penyebab

Menurut Petrus, pemerintah jangan membiarkan kelompok radikal dan intoleran tumbuh berkembang di NTT. Aparat berwenang perlu melakukan penertiban dan penindakan sesuai dangan amanat UU yang berlaku.

"Landasan hukum pasal 59 jo. pasal 60 ayat (2) jo. pasal 82AUU No.16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Menjadi UU, telah cukup memberi landasan hukum bagi Polisi untuk bertindak atau melakukan tindakan kepolisian terhadap oknum Mahasiswa, ASN dan Anggota/Pengurus HTI yang masih melakukan aktivitas penyebaran Ideologi Khilafah di Kupang NTT dengan kemasan dakwah atau ceramah agama," kata Petrus.

Mahfud MD Punya Cerita Hidup yang Luar Biasa Tak Lolos CPNS Tapi Jadi Menteri Jokowi, Simak Kisahnya

Dia menjelaskan, Kominda NTT dan GP. Ansor Wilayah NTT telah mengungkapkan fakta bahwa adanya aktivitas HTI di Kupang NTT berdasarkan profesi sebagai PNS di lingkup Pemerintahan Provinsi NTT, di Dinas-Dinas Pemerintahan Kota Kupang, Mahasiswa, dan Guru.

Karena itu, lanjutnya, membiarkan aktivitas HTI di Kupang, jelas-jelas merupakan kesalahan besar pemerintah, karena bagaimanapun HTI sudah dinyatakan sebagai Organisasi terlarang karena sering berdakwa dengan konten yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila, mengapa Polda NTT masih diam bahkan membiarkan.

"Pernyataan anggota Kominda NTT, Raditto kepada wartawan di Kupang, bahwa HTI di NTT masih aktif dan kebanyakan anggotanya berada di Kota Kupang," katanya.

Bahkan, lanjut Petrus, rata-rata mereka adalah anggota dan pengurus yang berasal dari alumni kampus-kampus besar di NTT, merupakan potret nyata betapa upaya sistimatis HTI agar Ideologi Khilafah mudah terpapar di kalangan Mahasiswa, di kalangan ASN di lingkungan Pemprov NTT dan Kota Kupang dibiarkan terus berlangsung.

Padahal, lanjutnya, Kominda NTT sendiri terdiri dari Kesbangpol Provinsi NTT, intelejen kepolisian, BIN, Kodim, Korem, TNI dan berbagai elemen terkait yang menjalankan fungsi intelejen termasuk mengawasi pergerakan HTI di NTT, sehingga seharusnya temuan Kominda NTT tentang aktivitas HTI di Kupang merupakan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, karena itu segera dilakukan penindakan.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved