Polemik Geothermal Wae Sano, Warga Kirim Surat ke Bank Dunia dan Pemerintah New Zealand
Polemik Geothermal Wae Sano, warga kirim surat ke Bank Dunia dan Pemerintah New Zealand
Penulis: Servan Mammilianus | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Kami juga sudah melakukan segala upaya untuk memberitahukan kepada Pihak Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah serta pihak perusahaan tentang sikap kami ini.
Kami mendengar dari pihak perusahaan dan pemerintah serta membaca dokumen, bahwa proyek ini didanai oleh Bank Dunia dan New Zealand Aid.
Kami mengetahui bahwa Bank Dunia dan New Zealand sangat menghormati prinsip Free, Prior and Informed Consent (persetujuan bebas setelah mendapat informasi yang lengkap sebelumnya).
Kami berharap bahwa Dunia dan New Zealand Aid juga menghargai prinsip ini di kampung kami.
Sudah tiga tahun PT SMI beroperasi (survey, pengeboran pengambilan sample, dll) tanpa persetujuan kami; dan saat ini hendak melanjutkan kegiatan eksplorasi/eksploitasi, juga tanpa persetujuan kami.
Titik yang hendak dieskplorasi itu persis berada di ruang hidup kami. Demi keadilan, hak asasi manusia dan atas dasar prinsip Free, Prior and Informed Consent, kami meminta dengan sangat kepada Pihak Bank Dunia dan New Zealand Aid untuk mengevaluasi dukungan dana terhadap proyek ini.
Melalui surat itu Warga Wae Sano juga menyampaikan undangan kepada Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan New Zealand Aid untuk datang ke Desa Wae Sano, menyaksikan persoalan ini dari dekat.
Selain kepada Bank Dunia dan New Zealand Aid, surat itu disampaikan sebagai tembusan kepada berbagai pihak terkait, seperti Kementrian Keuangan Republik Indonesia; c.q. Kasutbit Pengelolaan Resiko Aset dan Kewajiban Negara Kementrian ESDM; c.q. Kasubdit Investasi dan Kerjasama Panas Bumi Dirjen Energi Terbarukan Kementrian ESDM dan Kasutbit Pelayanan dan Bimbingan Usaha Dirjen Panas Bumi Badan Geologi; c.q. Kepala Bidang Panas Bumi Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi, Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan NTT, Direktur Utama PT SMI, Konsultan PT SMI -Jacobs New Zeland, Jim Randle, Gubernur NTT, DPRD Provinsi, Bupati Manggarai Barat, DPRD Manggarai Barat, Lembaga-lembaga Peduli Hak Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Nasional dan Internasional, Pimpinan Media di Seluruh Indonesia, Jaringan Masyarakat Adat/Dewan Adat seluruh Indonesia, Jaringan Masyarakat Adat yang Terkena Dampak Buruk Proyek Investasi di Seluruh Indonesia. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus).
