Maksi Nenabu: Tidak Ada Lagi Paket Luncuran

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kadis PUPR NTT) , Ir. Maksi Nenabu, M.T

Maksi Nenabu: Tidak Ada Lagi Paket Luncuran
POS-KUPANG.COM/KANIS JEHOLA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Maksi Nenabu, M.T, didampingi Kabid Bina Marga, Adi Samuel Mboeik, ST dan dari LPJK NTT, Ir. Muhamad Tanu, saat menandatangani dokumen kontrak PT Teratai Waingapu, Sumba Timur, Senin (9/3/2020) 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kadis PUPR NTT) , Ir. Maksi Nenabu, M.T bertekad tahun 2020 tidak ada lagi paket proyek luncuran di dinas yang dipimpinnya. Sebab, proyek luncuran itu yang menjadi salah satu penyebab mereka kewalahan di tahun 2019.

"Tahun ini tanda tangan kontrak lebih awal yaitu bulan Maret. Tahun lalu tanda tangan kontrak bulan April. Dengan tanda tangan kontrak lebih awal diharapkan di akhir tahun anggaran semua pekerjaan bisa selesai dengan baik," kata Maksi dalam arahannya sebelum penandatanganan kontrak puluhan paket proyek di Dinas PUPR NTT, Senin (9/3/2020).

Dua Dusun di Desa Selalejo Belum Menikmati Listrik, Ini Tanggapan Kepala Desa Selalejo

Terlambatnya tanda tangan kontrak paket proyek tahun 2019, disebut Maksi, sebagai salah satu penyebab adanya paket proyek yang tidak selesai sesuai kontrak.

Direktur PT Adisti Indah, Trang Wahyudi saat menandatangani kontrak paket peningkatan dan pemeliharaan rutin ruas jalan penunjang KSPN Komodo ( PHJD) di Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Dinas PUPR NTT, Senin (09/3/2020) siang.
Direktur PT Adisti Indah, Trang Wahyudi saat menandatangani kontrak paket peningkatan dan pemeliharaan rutin ruas jalan penunjang KSPN Komodo ( PHJD) di Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Dinas PUPR NTT, Senin (09/3/2020) siang. (POS-KUPANG.COM/KANIS JEHOLA)

"Karena itu tolong terjemahkan kontrak ini secara teknis. Tahun kemarin (2019) kami kewalahan ditambah lagi adanya paket luncuran. Tahun ini kami bertekad tidak ada lagi paket luncuran. Saya juga minta konsultan agar berperan lebih," tegas Maksi.

Untuk mewujudkan tekad tersebut, demikian Maksi, pihaknya terus mendorong agar rekanan yang mengikuti tanda tangan kontrak ini bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas.

DBD dan Corona

"Orang yang tanda tangan kontrak hari ini adalah orang-orang yang tepat. Karena itu harus buktikan dan menjaga kepercayaan ini. Sebab setelah tanda tangan kontrak ada tanggung jawab profesional di dalamnya," katanya.

Selain memberi dorongan kepada para rekanan, jelas Maksi, pihaknya juga melakukan terobosan. Salah satu terobosan yang dilakukan ialah menggabungkan penanggungjawab fisik dan pengawasan.

Direktur PT Teratai Waingapu, Ir. Iwan Yonathan, saat menandatangani dokumen kontrak di Kantor Dinas PUPR NTT, Senin (9/3/2020) siang.
Direktur PT Teratai Waingapu, Ir. Iwan Yonathan, saat menandatangani dokumen kontrak di Kantor Dinas PUPR NTT, Senin (9/3/2020) siang. (POS-KUPANG.COM/KANIS JEHOLA)

"Tahun ini juga ada perubahan. Fisik dan pengawasan dilakukan oleh seorang PPK (pejabat pembuat komitmen). Ini untuk memudahkan pengendalian," katanya.

Berbagai terobosan tersebut, demikian Maksi, semuanya bermuara pada satu harapan agar kualitas dan kuantitas pekerjaan tercapai, terwujudnya administrasi yang baik, tidak ada lagi paket luncuran, dan terwujudnya efisiensi.

Jumlah paket proyek yang tanda tangan kontrak, yakni dari Bidang Bina Marga sebanyak 18 paket, dengan total paket terkontrak Rp 213.873.422.247,83, terdiri dari paket fisik terkontrak Rp 211.496.898.997, 83 (13 paket); dan paket pengawasan terkontrak Rp 2.374.523.250,00 (5 paket).

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved