Gelar Rakor Stunting di Sumba Timur, Gubernur NTT Minta Warga Batasi Kelahiran Anak, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Robert Ropo

POS KUPANG, COM, WAINGAPU - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, meminta warga Suma Timur (Sumtim) dapat membatasi kelahiran anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerdilan pada anak dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pertemuan bersama para camat, kepala desa serta tokoh-tokoh agama di Pantai Londa Lima, Desa Kuta, Kamis (27/2), mengatakan kelahiran anak yang paling banyak di NTT terjadi pada keluarga miskin di kawasan pedesaan.

"Kasus-kasus kemiskinan dan kekerdilan pada anak pada umumnya terjadi pada keluarga-keluarga miskin di desa-desa dengan jumlah kelahiran yang tinggi," katanya.

Menurut dia, tingginya angka kemiskinan terjadi karena belum adanya upaya pengendalian melahirkan anak pada keluarga miskin di desa-desa.

"Kami tidak melarang warga untuk memiliki anak, tetapi harus dibatasi. Apabila sudah memiliki dua anak sebaiknya cukup karena apabila lebih dari tiga anak dapat dipastikan asupan kebutuhan gizi anak mulai terabaikan," ujar gubernur.

Gubernur Viktor mengatakan, apabila warga miskin di desa-desa mampu membatasi kelahiran anak, maka ekonomi keluarga warga miskin di desa menjadi lebih memadai dan angka kemiskinan berkurang dan NTT akan bebas dari dua persoalan tersebut.

Mengingat tingginya angka kekerdilan di NTT, maka pemerintah NTT perlu melakukan desain untuk mengatasi kemiskinan melalui distribusi bantuan sosial yang langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan mengendalikan kelahiran.

"Distribusi bantuan akan dilakukan pada pusat pelayanan terpadu satu atap guna memudahkan pemerintah mengindentifikasi penerima manfaat," katanya.

Gubernur Viktor mengakui masih banyak orang mampu di daerah ini yang menyamar menjadi miskin agar ikut menerima bantuan PKH maupun bantuan sosial dari pemerintah.

Akibatnya, jumlah warga miskin semakin bertambah karena bantuan sosial yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi dan gizi keluarga, malah jatuh ke tangan orang mampu.

"Saya minta agar kondisi seperti itu jangan sampai terjadi lagi di NTT, karena distribusi bantuan akan dilakukan lebih ketat lagi," katanya.

Gubernur Viktor mengatakan, persoalan kemiskinan dan kekerdilan pada anak telah mempermalukan pemerintah NTT dan lembaga keagamaan serta elemen masyarakat lainnya.

Karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan kekerdilan pada anak di provinsi itu, termasuk di Sumba Timur, harus menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat.

Minum Air Langsung dari Kran

Gubernur Viktor mengakui sampai saat ini sebagian masyarakat NTT masih mengalami ketiadaan air bersih, listrik, infrastruktur seperti jalan juga persoalan lainnya.

Untuk air bersih, yang dikomsumsi pun banyak yang mengandung zat kapur. Akibatnya banyak masyarakat menderita gagal ginjal dan harus menjalani perawatan berupa cuci darah.

Gubernur Viktor mengharapkan, persoalan-persoalan ini menjadi persoalan bersama dan harus mampu kita selesaikan

Terkait persoalan air bersih, kata gubernur, tahun 2022 akan masuk air bersih di semua desa, air bersih yang dikomsumsi dengan sehat dan aman langsung dari kran.

"Tahun 2022 saya minta untuk kita masukkan air bersih di seluruh desa. Jadi, dana desa akan menyiapkan mesinnya supaya orang itu minum langsung dari kran, langsung minum," ungkap Gubernur Viktor.

Dikatakan Gubernur Viktor, air bersih yang dikomsumsi langsung dari kran itu bukan hanya clean water tapi juga air yang diminum itupun juga rasa aman. Sehingga diharapkan di tahun 2022 dana desa difokuskan untuk pengadaan air bersih, sebab air bersih ini masalah yang sangat serius.

"Fokus ini dulu tahun 2022, baru yang lain, kemarin itu kita menuju perumahan 1 desa 10 rumah, nanti sepuluh rumah ini di 2022 kita tambah air bersih. Jadi, seluruh desa di NTT akan minum air bersih," ungkap Gubernur Viktor.

Viktor mengatakan, bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dekat laut yang tidak memiliki sumber air, gunakan langsung dari air laut untuk diolah lalu diminum.

"Mestinya sekarang bukan lagi dari luar negeri, di dalam negeri sudah buat, di Surabaya sudah buat. Kalau dari air laut, kita tanpa listrik, tapi mesin itu lengkap dengan listrik dan semuanya hanya Rp 600 juta, murah," tutur Viktor.

Untuk pengadaan mesin pengelolahan air tersebut, Gubernur Viktor berharap anggarannya selain dibiayai dari dana desa/APBDes, juga APBD 1 NTT dan APBD II. "Kita keroyok ramai-ramai dengan APBD Provinsi, APBD kabupaten ditambah dengan APBDes, bisa itu selesai," tandas Gubernur Viktor.

Terkait dengan persoalan listrik, Gubernur Viktor sudah berbicara dengan menteri dan pihak PLN, untuk dipersiapkan dengan serius, karena NTT sangat terbelakang terkait energi.
Dampaknya NTT tidak akan bertumbuh.

"Kita mau berpikir seperti industri-industri tadi, tapi listrik kita tetap mati seperti ini, kita tetap tidak bertumbuh," ungkap Gubernur Viktor.*