Percepatan Industrialisasi Rumput Laut, Sumba Timur Sokong Program Jokowi, Ini yang Dilakukan

 POS KUPANG, COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sumba Timur (Sumtim) menjadi daerah percontohan industrialisasi komoditas rumput laut nasional.

"Dengan potensi rumput laut yang luar biasa besar di Sumba Timur, jika mampu dimanfaatkan secara optimal dengan penggunaan bibit unggul seperti hasil kultur jaringan, maka akan turut mensuplai ketersediaan bahan baku industri yang berkualitas dalam mendukung program Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan industrialisasi rumput laut," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/2).

Slamet memaparkan, rumput laut sebagai komoditas andalan di SKPT Sumba Timur terus didorong bukan hanya dari segi produktivitas, tapi juga didorong dalam sisi hilirnya dalam rangka mencetak rumput laut yang berkualitas ekspor.

Komoditas rumput laut selama ini, lanjutnya, juga dinilai mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Sumba Timur.

Tercatat sejak 2015 hingga 2019, rata-rata pendapatan bersih pembudidaya rumput laut per tahun meningkat hampir dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 53,3 juta per pada 2015 menjadi Rp 105,3 juta per tahun pada 2019.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjawab tantangan tersebut dengan menyiapkan berbagai strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut dalam peta jalan industrialisasi rumput laut nasional hingga lima tahun mendatang.

"Industrialisasi rumput laut nasional merupakan sebuah langkah strategis yang akan menjembatani keterlibatan lintas sektoral dari mulai proses produksi di hulu hingga ke proses pengolahan dan pemasaran di hilir. Hal ini serupa dengan yang KKP telah lakukan di SKPT Sumba Timur dan akan diimplementasikan secara nasional," ujar Slamet.

Sebagai gambaran, proses bisnis yang dilakukan di SKPT Sumba Timur dimulai dari penetapan lokasi sentra budidaya rumput laut di daerah Woba, dimana semua proses budidaya mulai dari persiapan hingga siap untuk dijual dilakukan di satu lokasi. Proses dimulai dengan penyediaan bibit melalui bantuan kebun bibit rumput laut kepada pokdakan untuk selanjutnya dibudidayakan oleh pembudidaya.

Setelah rumput laut siap untuk dipanen, kelompok pembudidaya/koperasi rumput laut tidak perlu khawatir dengan penjualan karena sudah difasilitasi kemitraan dengan industri pengolah rumput laut.

Selain bantuan sarana untuk berbudidaya, tidak lupa juga untuk diberikan prasarana penunjang seperti pembukaan dan peningkatan akses jalan ke lokasi sentra budidaya rumput laut, pembangunan MCK dan jaringan air bersih, pemasangan jaringan listrik, gudang rumput laut serta balai pertemuan yang turut berperan menyukseskan proses produksi hingga pendistribusian hasilnya.

Untuk itu Slamet menambahkan bahwa KKP sangat mengharapkan peran aktif dan kontribusi pemda serta masyarakat setempat untuk dapat menjaga keberlanjutan usaha yang telah dibangun bersama.

"Dengan demikian, misi awal pembangunan SKPT di Sumba Timur untuk memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi daerah akan terwujud," ucapnya.

Sebagai informasi, sejak 2017-2019 KKP telah menggelontorkan berbagai bantuan ke SKPT Sumba Timur sebesar Rp 53,6 miliar, di antaranya pembangunan prasarana budidaya rumput laut seperti para-para, rumah ikat, dan perahu fiber, sarana budidaya rumput laut, sarana kebun bibit rumput laut, sarana goemembran, kapal penangkap ikan, serta berbagai bantuan prasarana seperti perbaikan jalan produksi, akses air bersih, jaringan listrik, dan MCK.

Produksi 10,99 Juta Ton

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, menyatakan ada sekitar 840.000 hektare lahan efektif yang belum termanfaatkan untuk budidaya rumput laut sehingga akan dioptimalkan dengan ekstensifikasi.

"Diperkirakan ada sekitar 840.000 hektare lahan efektif yang belum termanfaatkan untuk budidaya rumput laut dan ini saya kira jadi fokus kita dalam lima tahun mendatang, untuk mengoptimalkan potensi yang ada," kata Slamet Soebjakto dalam rilis di Jakarta, Minggu (16/2).

Selain itu, ujar Slamet, KKP bakal melakukan intensifikasi melalui inovasi teknologi dan pengembangan bibit rumput laut yang adaptif. Slamet menjelaskan bahwa KKP telah berhasil mengembangkan bibit hasil kultur jaringan dan akan terus melakukan perbaikan untuk varian jenis lainnya seperti strain saccul.

KKP, masih menurut dia, juga meminta pemda betul betul konsisten memberikan perlindungan terhadap iklim usaha ini dengan menjamin pemanfaatan ruang usaha dalam Perda Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil.

Hal tersebut, lanjutnya, karena berkaca dari maraknya permasalahan konflik kepentingan terkait pemanfaatan ruang dengan lintas sektor terkait. Ia juga menekankan pentingnya penataan tata niaga di hulu dan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha.

"Ini penting untuk menaikkan posisi tawar dan nilai tambah pembudidaya, di samping menciptakan siklus bisnis yang efisien," kata Slamet.

Dirjen Budidaya Perikanan KKP itu menegaskan, pihaknya akan menempatkan fungsi pemerintah sebagai regulator dan memfasilitasi kebutuhan infrastrukturnya, sementara pelaku bisnis swasta menjadi ujung tombak.

Intinya, ujar dia, KKP terbuka dan akan membantu kebutuhan yang berpihak pada percepatan industrialisasi rumput laut nasional. Dalam implementasi peta jalan ini, KKP akan bekerja sama dengan asosiasi, lintas instansi seperti TNI, Kepolisian, Perguruan Tinggi, masyarakat, lembaga pemasyarakatan dan lainnya.

KKP menargetkan produksi rumput laut nasional tumbuh rata rata 2,92 persen dalam periode 2020-2024. Sedangkan khusus tahun 2020 ditargetkan produksi rumput laut nasional mencapai 10,99 juta ton.

"KKP juga akan memprioritaskan kemudahan investasi hilirisasi rumput laut guna menggenjot nilai ekonomi yang lebih besar," ucapnya. (antara)