Salam Pos Kupang

Kesejahteraan Guru Honorer dan Dana BOS

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang: kesejahteraan guru honorer dan dana BOS

Kesejahteraan Guru Honorer dan Dana BOS
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang: kesejahteraan guru honorer dan dana BOS

POS-KUPANG.COM - GEBRAKAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim yang membolehkan sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai gaji guru honorer disambut gembira oleh para guru honorer maupun Ketua Forum Tenaga Honorer Kota Kupang.

Gebrakan Mendikbud itu dinilai sebagai langkah positif untuk memperbaiki kesejahteraan para guru honorer.

Dana BOS Untuk Gaji Guru Honorer Gebrakan Awal Merdeka Belajar

Sambutan gembira para guru honorer maupun forum tenaga honorer memang sangat wajar terjadi. Sebab upah yang diterima para guru honorer selama ini masih banyak yang belum layak dan masih berada di bawah standar upah minimum provinsi NTT.

Nominal yang diterima masing-masing guru honorer setiap bulannya juga bervariasi dengan kisaran mulai dari Rp 200-an ribu hingga Rp 1 juta. Kalaupun ada yang di atas Rp 1 juta mungkin jumlahnya relatif sedikit. Karena gaji guru honorer selama ini sangat bergantung pada iuran komite.

Bupati Niga Ingatkan ASN jadi Sumber Informasi yang Benar

Padahal, jika dilihat dari beban kerja setiap hari, beban kerja yang diemban tenaga guru honorer tidak jauh berbeda dengan beban kerja guru berstatus penuh pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan di beberapa sekolah tertentu, beban kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau guru berstatus penuh PNS justru dibebankan kepada guru honorer dengan imbalan memberikan semacam tambahan upah.

Melihat kondisi gaji yang diterima guru honorer selama ini dapat dipastikan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi kalau guru honorer itu sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan istri dan anak, sudah tentu jauh dari standar hidup layak. Jika demikian sudah tentu akan berpengaruh terhadap kinerjanya karena akan berpikir mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuham hidupnya.

Mempertimbangkan kondisi gaji dan kehidupan para guru honorer selama ini, maka Mendikbud mencoba melakukan terobosan dengan membolehkan sekolah menggunakan dana BOS untuk membiayai gaji guru honorer. Terobosan Mendikbud ini tentu punya target dan tujuan.

Setelah memperbaiki kesejahteraannya, kinerja guru honorer yang menjadi salah satu tulang punggung kemajuan pendidikan selama ini akan semakin baik bahkan meningkat. Dengan demikian, sekolah tempat para guru honorer mengabdi atau mengajar juga akan melahirkan siswa atau lulusan yang berkualitas.

Karena itu, jika gebrakan Mendikbud ini sudah menjadi keputusan final dan mengikat dan sudah ada skema penyalurannya atau juknis dan juklaknya maka pihak sekolah wajib mengeksekusinya.

Para eksekutor di sekolah juga harus memahami benar-benar skema penyalurannya atau juknis dan juklaknya sehingga penerapannya dilakukan secara benar, seragam dan bukan atas interpretasi sendiri.

Artinya jika ketentuannya 50 pesen maka lakukan sesuai ketentuan itu. Sebab jika salah menerapkannya, apalagi kalau ada niat untuk mencari keuntungan pribadi di balik gebrakan itu, bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah hukum. *

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved