Breaking News:

News Analisis Lasarus Jehamat, S.Sos, M.A Dosen Sosiologi Undana: Bijak Menilai Kinerja Polisi

Baca news analisis Lasarus Jehamat, S.Sos, M.A dosen sosiologi Undana: bijak menilai kinerja polisi

ISTIMEWA
Lasarus Jehamat 

Baca news analisis Lasarus Jehamat, S.Sos, M.A dosen sosiologi Undana: bijak menilai kinerja polisi

POS-KUPANG.COM - Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di 12 Kantor Kepolisian Resor Kabupaten/Kota di NTT yang dilakukan Ombudsman, dari lima produk layanan administrasi yang dinilai, terdapat delapan polres yang memperoleh nilai 57.50 sampai 88.20 dan masuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang, serta empat Polres yang memperoleh nilai 44.80 s/d 52.60 dan masuk dalam Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah.

Lima jenis produk layanan, yaitu Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Surat Tanda Terima Laporan Polisi, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, permohonan SIM A Baru Perseorangan, dan permohonan SIM C Baru Perseorangan. Lima aspek itu memang berhubungan dan langsung berkaitan dengan masyarakat.

Kapolsek Terlibat Mafia Penimbunan BBM, Kapolda NTT Diminta Turun Tangan

Kekurangan empat Polres yaitu Polres Sumba Barat, Polres Kupang, Polres Alor dan Polres Flores Timur sejatinya menjadi awasan bagi Polda NTT untuk terus membenah dan memperbaki diri. Harapan seperti ini mendapatkan kepenuhan ketika Kapolda dan jajaran Polda NTT berkomitmen memperbaiki realitas kekurangan itu.
Di titik yang lain, apresiasi mesti diberikan kepada delapan polres lainnya atas kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Komitmen Kapolda laik dihargai terutama karena dua hal berikut. Pertama, layanan publik menjadi perhatian banyak pihak akhir-akhir ini. Data terbaru menunjukkan persepsi publik terhadap kinerja Polri berada diperingkat dua setelah TNI. Fakta ini laik dihargai karena posisi Polri dalam konteks keamanan dan ketertiban bangsa.

Polisi Tahan Terduga Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur di TTU

Kedua, berkaitan dengan hal pertama di atas, digitalisasi layanan publik laik dipertimbangkan untuk dipakai polisi secara kelembagaan. Media digital dapat mengurangi beban masyarakat dalam mengurus beberapa keperluan yang dibutuhkan.
Bijak kiranya jika kualitas merah empat polres seperti temuan Ombudsman harus pula dihubungkan jangkauan wilayah dan ketersediaan sumber daya di kepolisian.

Di dua aspek itu, kita semua mesti bijak untuk menilai kualitas layanan publik. Sebaliknya, delapan polres lain mesti meningkatkan kualitas tidak hanya di lima aspek yang disurvei tetapi banyak aspek lain.

Akhirnya, semua masukan Ombudsman menjadi awasan mewanti Polda NTT secara institusional untuk perbaikan ke depan.

Masyarakat terus menanti kerja dan kinerja polisi di lingkup Polda NTT. Yang penting ialah membumikan semangat Polisi Sahabat Masyarakat. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Fery Jahang)

Penulis: Ferry Jahang
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved