Penyandang Disabilitas di NTT yang Jadi Korban Kekerasan Dilindungi Pergub NTT

Penyandang Disabilitas di NTT yang Jadi Korban Kekerasan Dilindungi Pergub NTT

Penyandang Disabilitas di NTT yang Jadi Korban Kekerasan Dilindungi Pergub NTT

POSKUPANGWIKI.COM - Kabar gembira bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembuatan Perda itu melibatkan Lembaga Bantuan  Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK NTT.

"LBH APIK NTT turut merespon dam kita susun draftnya dan diberikan kepada dinas P3A Provinsi dan sudah ditetapkan menjadi Pergub Nomor 8 tahun 2019 tentang Penanganan dan Pencegahan korban perempuan dan anak penyandang disabilitas. Ini adalah salah satu kerja LBH APIK NTT," kata Koordinator Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK NTT, Charisal Daniel Saduk Manu, S.Th kepada Pos Kupang, Rabu (12/2/2020).

Daniel berharap kehadiran Pergub bisa mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas khususnya terhadap keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan.

Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH bersama pengacara LBH APIK NTT, Puput Joan Riwukaho, SH, Ester Day, SH serta Kordinator devisi Perubahan Kebijakan, CHarisal Daniel Saduk Manu,S.Th, dan Kordinator Devisi Administrasi & Keuangan, Florina Lito Kelore,SE.
Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH bersama pengacara LBH APIK NTT, Puput Joan Riwukaho, SH, Ester Day, SH serta Kordinator devisi Perubahan Kebijakan, CHarisal Daniel Saduk Manu,S.Th, dan Kordinator Devisi Administrasi & Keuangan, Florina Lito Kelore,SE. (POS KUPANG.COM/NOVEMY LEO)

Saat ini LBH APIK juga sedang mengusulkan Perda tentang Perlindungan Anak di NTT itu bisa diamandemen karena ada beberapa substansi yang belum masuk dalam perda dimaksud.

Begitupun Perda TPPO juga mesti diganti dengan yang baru agar bisa mengakomodir hal-hal lainnya yag dibutuhkan TKI.

"LBH APIK NTT juga sedang mendorong agar Perda TPPO diganti dengan baru. Dan berysukur hal itu sudah direspon oleh DPRD Provinsi NTT dan sekarang LBH APIK NTT juga akan terlibat dalam proses pembuatan Perda TPPO yang baru sekaligus menghapus perda yang lama," kata Daniel.

Pengacara LBH APIK NTT, Ester Day dan Puput Joan Riwukaho menilai, selama ini keberpihakan aparat penegak hukum (APH) saat menangani perempuan dan anak korban  kekerasan masih kurang.

"Banyak aparat penegak hukum (APH)  yang belum berperspektif saat menangani kasus.  Ada banyak sekali pendampingan kami seperti penyidikan PPA di Polsek, Polres, Polda  ternyata masih banyak ditemui penyidik yang menggali pertanyaan kepada korban itu belum ramah, belum sensitif terhadap korban," kata Puput.

Halaman
12
Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved