Polemik Perjalanan Dinas, Begini Tanggapan Ketua DPRD Lembata Petrus Gero

Terkait polemik dana perjalanan dinas, begini tanggapan Ketua DPRD Lembata Petrus Gero

Polemik Perjalanan Dinas, Begini Tanggapan Ketua DPRD Lembata Petrus Gero
POS-KUPANG.COM/Ricko Wawo
(kanan-kiri), Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, Ketua Komisi II, Laurens Karangora, Anggota DPRD Lembata Imo Wulakada dan Simon Beduli sedang menjelaskan laporan kunjungan kerja bersama Pemda Lembata membahas masalah BBM di BPH Migas di Jakarta beberapa waktu lalu dalam jumpa pers di Kantor DPRD Lembata, Kamis (30/1/2020) 

Terkait polemik dana perjalanan dinas, begini tanggapan Ketua DPRD Lembata Petrus Gero

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero menanggapi polemik perjalanan dinas bersama Pemkab Lembata yang sempat dipermasalahkan warganet di Lembata beberapa waktu lalu.

Menurut Petrus perjalanan dinas ke Kantor BPH Migas di Jakarta itu dalam rangka menuntaskan masalah BBM yang ada di Kabupaten Lembata. Hal yang sama juga saat ke Kantor Patra Niaga di Surabaya.

Tau Martinus Sao Korban Pembunuhan di TTS Sosok Pendiam dan Anak Yatim Piatu

Oleh karena itu, perjalanan itu sah dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal ini dikatakannya saat sesi jumpa pers di Kantor DPRD Lembata, Kamis (29/1/2020).
Tambah Petrus, kalau disebut perjalanan dinas itu tanpa hasil tentu itu tidak benar.

Sebab lanjutnya, hasil dari pergi ke Kantor Patra Niaga di Surabaya itu adalah ditambahnya satu alat angkut BBM ke Lembata yakni kapal milik PT Floretti yang selama ini dimanfaatkan untuk mengangkut bahan bakar milik PLN.

Kadis PPO Kota Kupang Sebut Sekolah Bukan Toko Buku

Kapal PT Floretti ini sekarang juga dipakai untuk mengangkut BBM untuk SPBU 03 dan 04.

"Waktu ke BPH Migas kita sama sama dengan pemda karena kita buat pertemuan demgan komite BPH Migas. Waktu itu kami sampaikan persoalannya itu soal distribusi dari maumere, Larantukan sampai ke Lembata. Kami minta distribusi ini dievaluasi dan BPH Migas telah merestui dan mereka setuju untuk membuat investigasi dan survei soal permasalahan ini," kata Petrus.

Dia menambahkan bersama pemda bertemu dengan pihak Patra Niaga pada tanggal 19 Desember 2019, lalu kurang lebih sebulan itu kapal PT Floretti sudah bisa dimanfaatkan untuk menambah armada angkut.

"Yang penting kita berpikir positif, setiap masalah pasti ada solusinya," sebut wakil rakyat tiga periode ini.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Lembata, Laurens Karangora menambahkan urusan BBM tidak menjadi kendali langsung pemerintah, sebab urusan BBM diurus oleh BUMN Pertamina.

Sedangkan tugas pemerintah adalah melakukan kontrol terhadap pendistribusian BBM.

"Tindak lanjutnya sebagai ketua komisi, kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah untuk data-data kendaraan di Lembata. Lalu untuk perubahan kuota sudah tidak mungkin karena APBN sudah ditetapkan," katanya.

DPRD Lembata juga berencana memanggil PT Hikam dan PT Lembata Satu Development untuk kembali membahas masalah BBM di Lembata. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved