Tenaga Honorer Dihapus

Kabar Buruk, Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Tenaga Honorer, Ini Alasannya!

Ini kabar buruk untuk para tenaga kerja yang berstatus honorer di lembaga pemerintah. Hasil Rapat DPR dengan Menpan RB sepakat hapus tenaga honorer

POS-KUPANG/OBY LEWANMERU
Para tenaga honorer saat bertemu Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat di Aula Kantor Gubernur NTT, Senin (22/10/2018). 

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

Pemda Segera Ikutsertakan Tenaga Honorer dan Kontrak dalam Program JKK dan JKM PT Taspen

Ia mengungkapkan kondisi lain dimana para pegawai tersebut dibayar dari anggaran yang kategorinya masuk ke dalam barang dan jasa, bukan kategori SDM.

"Ini kan tidak compatible dengan UU yang berlaku," tuturnya lagi.

Banyak pegawai berstatus non ASN

Di dalam rapat tersebut, pihak Kemenpan-RB juga mengungkapkan masih banyaknya pegawai yang berstatus non ASN.

"Untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluhan yang non-ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini," ungkap pihak KemenpanRB.

Tenaga Honorer di Ende Pertanyakan Nasib

Menurut KemenpanRB, skema tersebut ditujukan khususnya bagi yang bekerja di lembaga non struktural.

"Kami akan segera menyusun skema ini agar mereka diangkat menjadi pegawai ASN supaya gaji dan status mereka bisa terjamin," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi Demokrat M. Muraz menyoroti tes CPNS yang memiliki dua sisi.

Halaman
12
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved