Pemkot Kupang Tata Ulang Tiga Kawasan, Adrianus Tali Ingatkan Masyarakat Tidak Boleh Dirugikan

Pihak Pemkot Kupang tata ulang tiga kawasan, Adrianus Tali ingatkan masyarakat tidak boleh dirugikan

Pos Kupang/Hermina Pello
Adrianus Talli 

Pihak Pemkot Kupang tata ulang tiga kawasan, Adrianus Tali ingatkan masyarakat tidak boleh dirugikan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang Adrianus Talli  mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Kupang ( Pemkot Kupang) menata ulang lokasi PKL di pesisir pantai depan Hotel Aston, Terminal Lama LLBK dan Koridor III Jalan Frans Seda, Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tahun 2020 ini.

Menurutnya, dengan penataan Kota yang baik, membuat orang datang ke Kota Kupang dan sektor investasi tentunya juga akan tumbuh dan berkembang.

Bupati TTS dan Kepala OPD Keroyokan Bantu SD Negeri Oetimu

"Kota kupang adalah Ibu Kota Provinsi NTT sehingga sudah seharusnya kota ini di rencanakan, ditata dengan baik sehingga benar-benar menunjukan profil sebagai sebuah kota layak huni, cerdas, mandiri dan sejahtera," ungkap Adrianus saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Senin (20/1/2020).

Namun, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, masyarakat terutama pelaku usaha kecil menengah, pedagang kaki lima yang mengais rejeki di lokasi-lokasi yang akan ditata ulang tidak boleh dirugikan.

"Masyarakat tidak boleh di rugikan karna bagaimana pun masyarakat merupakan komponen penting dalam setiap proses pembangunan dan perubahan," ungkapnya.

Petani Lamaknen Selatan, Belu Panen Cabai

Menurutnya tanpa peran serta masyakat, bisa saja proses pembangunan atau penataan ulang tersebut tidak berhasil dan mubasir.

"Pada prinsipnya setuju dengan penataan kota namun masyarakat jangan dirugikan dalam proses pembangunan tersebut. Guna menghindari adanya penolakan dari masyarakat maka sosialisasi dan pendekatan merupakan hal penting yang harus didahulukan," ungkapnya.

Dia katakan, apabila pembangunan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat maka harus ada solusi yang diberikan pada masyarakat. "Pada dasarnya rakyat adalah pemegang otoritas tertinggi," tegasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved