Kadinkes Kupang Bilang Urus Kesehatan Jangan Digiring ke Unsur Politik, Simak Pembicaraannya

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OELAMASI--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kupang, dr. Robert Amaheka menegaskan, dalam urusan kesehatan di daerah ini, harus dilihatnya secara positif.

Mengurus keselamatan jiwa manusia jangan digiring ke unsur politik karena akan berdampak kurang baik pada pelayanan oleh tenaga kesehatan.

Robert Amaheka kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/1/2020) mengatakan, perhatian pihaknya saat ini soal bagaimana warga bisa menjangkau sarana kesehatan lebih cepat. Untuk itu maka terobosan selalu dilakukan dengan pembangunan puskesmas di kecamatan-kecamatan.

Dikatakannya, untuk membangun puskesmas tidak gampang karena harus pandai membangun komunikasi dengan Kementrian Kesehatan agar diluncurkan dana pusat ke daerah.

"Kita bangun fasilitas kesehatan tujuannya agar warga lebih cepat mendapatkan pelayanan. Urus kesehatan itu jangan digiring ke unsur politik," katanya.

Ditanya soal dokter spesialis, Amaheka mengakui bahwa untuk mendapatkan dokter spesialis terutama bedah dan anestesia tidak mudah karena jumlahnya terbatas.

Untuk itu, suatu rumah sakit jika sudah mendapatkan dokter spesialis maka perlu dipertahankan dengan cara memperhatikan kesejahteraannya.

"Bagaimana dokter spesialis kerja aman dan nyaman kalau fasilitas tidak mendukung. Wajar kalau mereka hengkang dan kita akan rugi. Makanya tugas kepala rumah sakit adalah benahi fasilitas secara baik," kata mantan Direktur RSU Naibonat ini.

Menyinggung soal anak daerah dibiayai untuk mengambil jurusan dokter spesialis, Amaheka mengatakan, selama ini pemda bekerjasama dengan Universitas Airlangga.

Kendalanya adalah biaya studinya sangat minim sehingga ketika selesai ada sebagian yang memilih kembali ke Kabupaten Kupang tapi ada yang tidak.

"Makanya saya usulkan setiap tahun  kita kirim mereka belajar selama empat tahun bikin kontrak biayai  full dokter spesial dana Rp 1 miliar untuk biayai kuliahnya. Bikin perjanjian untuk bekerja di kabupaten selama sekian tahun jika tidak pulang maka ganti rugi empat kali lipat dari biaya setahun itu," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengingatkan pemda-pemda di NTT supaya menjaga keberadaan dokter spesialis dengan baik.

Pasalnya, kebutuhan akan dokter spesialis di Indonesia sangat tinggi tapi jumlahnya masih sangat sedikit baik di RSUD maupun RS Swasta.  Sehingga mendorong setiap daerah untuk rebut-rebutan mendapatkan dokter spesialis.

Melki Laka Lena kepada Wartawan di Naibonat di sela-sela kunjungan kerja masa reses di RSUD Naibonat, Sabtu (4/1/2020) mengatakan, karena jumlahnya sedikit maka diharapkan di setiap RSU harus membuat  kontrak secara terencana dengan baik untuk jangka pendek.