Februari Ini Ketegasan Pemprov NTT Tentang Batas Wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

Paling lambat awal Februari 2020, ketegasan pemerintah Provinsi NTT terkait dengan batas wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

Februari Ini Ketegasan Pemprov NTT Tentang Batas Wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang
LINUS LUSI untuk POS-KUPANG.COM
KUNJUNGAN KERJA - Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD NTT di kantor Badan Pengelola Perbatasan NTT, Selasa (14/1).

POS-KUPANG.COM |KUPANG - Badan Pengelola Perbatasan (BPP) NTT dibawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Naesoi berhasil menuntaskan persoalan sengketa batas antar kabupaten, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

Sengketa batas ini terjadi sejak tahun 1970an seperti Ngada dan Manggarai Timtr serta Lotas Malaka dan Lotas Soe

Penyelesaian batas ini merupakan komitmen dan dukungan yang kuat dari gubernur serta dukungan politik dari Komisi 1 DPRD Provinsi NTT.

Komitmen yang kuat tersebut secara teknis berhasil dieksekusi oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi yang secara meyakinkan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik perbatasan untuk saling memahami pentingnya penegasan perbatasan sebelum mentri dalam negeri menerbitkan permendagri batas antar kabupaten.

"Karena itu kami, komisi 1 DPRD NTT memberi apresiasi buat Badan Pengelola Perbatasan Provinsi terhadap prestasi ini," kata Ketua Komisi 1 DPRD 1 Gabriel Beri Bina.
Gabriel bersama dengan Anggota Komisi 1 DPRD NTT melakukan kunjungan kerja di BPP NTT, Selasa (14/1).

Kepala BPP NTT, Linus Lusi dalam pengantar pertemuan mengakui dukungan dan perhatian yang besar dari Komisi 1 sangat membantu proses penyelesaian fasilitasi penyelesaian sengketa batas kabupaten.

"Model dukungan berupa komitmen anggaran dan pegawasan kinerja memacu kami untuk berkolaborasi dalam menuntaskan segmen yang masih berpolemik yang secara prinsip telah ada kata sepakat antar bupati seperti Kota Kupang dan Kabupaten Kupang," ujarnya.

Namun setelah keluar dari meja perundingan dalam perkembangan ada titik koordinat tertentu yang perlu didiskusikan lagi seperti permintaan dari Bupati Kupang terkait Bandara El Tari dan desa-desa yang mengitari area Bandara. "Sehingga kami agendakan ulang untuk menyatukan pemahaman bersama yang dipimpin langsung Gubernur NTT serta dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Jonas Salean menjelaskan tanah seputar SDI Nasipanaf dan gereja serta kantor Desa Baumata Barat adalah milik Pemkot.

"Dulu itumasih kuat arogansi arogansi dan berdirilah desa-desa tersebut. Masa batas Kabupaten Kupang pilar dipasang ujung bundaran Undana dan disamping kantor SAR. Saat itu diadakan pertemuan saya ketika itu Walikota hadir tetapi Bupati Kupang tidak hadir. Karena itu, saya minta tolong tuntaskan batas Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, kami pasang kaki dan memberi dukungan karena Badan Perbatasan sangat strategis diberi tugas untuk tuntaskan persoalan perbatasan," kata Jonas

Di sisi lain Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Ansel Tallo menilai jalan kota yang paling buruk ada di Nasipanaf.

Steamboat Barbeque di Aston Hotel Kupang

"Kalau urusan perbatasan tuntas, jalan pasti diperbaiki dan warga desa Baumata Barat sangat Senang dan itu harapan warga desa Baumata Barat. Tahun lalu kinerja Badan Perbatasan luar biasa dalam menuntaskan batas Ngada dan Manggarai Timur yang sudah 46 tahun serta Lotas Malaka dan Lotas Soe yang bersengketa selama 48 tahun serta Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Mendengar berbagai pandangan tersebut, Linus Lusi dalam keterangan sangat optimis  paling lambat awal Pebruari 2020 ketegasan Pemerintah Provinsi terkait segmen Nasipanaf, Bandara El Tari serta status tiga desa yakni Baumata Barat, Baumata Utara dan Penfui Timur. .(Laporan Reporter POS-KUPANG,COM, Hermina Pello)

Penulis: Hermina Pello
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved