Opini Pos Kupang

Strategi Pengembangan Pertanian Rakyat di NTT

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang berjudul: strategi pengembangan pertanian rakyat di NTT

Strategi Pengembangan Pertanian Rakyat di NTT
Dok
Logo Pos Kupang

Strategi pengembangan itu pada prinsipnya adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan agar pertanian rakyat dapat menjadi better farming (usaha pertanian yang lebih produktif karena menggunakan tekologi pertanian yang lebih baik), better business (usaha pertanian yang lebih menguntungkan karena hasilnya lebih banyak yang dijual), dan better living (usaha pertanian yang lebih mensejahterakan petani).

Untuk mengembangkan pertanian yang berientasi komersial, tidak terlepas dari konsep pembangunan pertanian yang dikemukan oleh A. T. Mosher dalam Van Den Ban dan Howkins (1993) sebagai berikut: (1) pasar terhadap hasil pertanian yang diusahakan petani harus tersedia, (2) sarana dan prasarana transportasi harus lancar, baik utuk mengankut hasil pertanian dari tempat produksi ke pasar maupun untuk mengankut saprodi yang dibutuhkan petani, dan kelancaran pelaksanaan pelayanan-pelayanan lainnya, terutama pelayanan penyuluhan pertanian dalam menyebar-luaskan teknologi pertanian yang lebih produktif kepada petani, (3) sarana produksi, terutama benih unggul, pupuk, dan pestisida, harus tersedia secara local dan tepat waktu, (4) teknologi pertanian yang lebih produktif harus selalu tersedia, dan (5) harga jual hasil pertanian harus menguntungkan petani.

Dari konsep di atas mengindikasikan bahwa untuk mengembangkan pertanian rakyat bukan saja tugas dari Dinas Pertanian, melainkan juga harus menjadi tugas bersama dari Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian.

Dinas Pertanian untuk menhasilkan kebijakan pembangunan pertanian, misalnya dalam hal penyediaan saprodi dan lain-lain, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum bertugas untuk membangun infrastruktur jalan dan irigasi; Dinas Perhubungan untuk mengatur sarana transportasi; Dinas Peridustrian untuk mengatur pengadaan pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian; Dinas Perdagangan untuk membantu kelancaran pemasaran hasil pertanian; Perguruan Tinggi selain menghasilkan tenaga-tenaga penyuluh pertanian yang kualifaif, juga untuk mengasilkan teknologi-teknologi pertanian yang lebih produktif; sdangkan Lembaga-lembaga Penelitian bertugas untuk menghasilkan teknologi-teknologi pertanian yang lebih produktif.

Untuk mengembangkan pertanian rakyat di NTT, dari orientasi subsisten ke orientasi komersial, selain memperhatikan hal-hal di atas, juga perlu didukung oleh strategi-strategi lainnya sebagai berikut: 1). Petani harus tergabung dalam wadah "kelompok tani" dengan maksud: (a) efektif dan efisien untuk dilayani penyuluhan pertanian, (b) secara bersama-sama mampu mengadakan alat pertanian yang harganya mahal sehingga secara individu petani tidak mampu membelinya, (c) memperkuat posisi tawar petani dengan pihak pasar karena petani membuat keputusan bersama, (d) saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan usaha tani sehingga selain untuk mengurangi biaya tenaga kerja juga demi terwujudnya penanaman serentak karena proses pengolahan tanah dapat diselesaikan secara cepat, (e) saling tukar pengalaman, informasi, dan teknologi yang dikuasai di antara petani, dan (e) dapat mengakses saprodi yang disubsidi oleh pemerintah, yang terpenting mampu menyususn Recana Definirif Kebutuhan Kelompok (RDDK); 2).

Pemerintah harus membangun penangkar-penangkar benih ungul pertanian di setiap kabupaten di NTT. Pengalaman penulis dalam melakukan pengembangan usahatani kedelai di Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, benih kedelai yang saya gunakan untuk petani didatangkan dari Balitkabi Malang, Jawa Timur karena di NTT tidak tersedia benih kedelai. Pengadaan benih kedelai ini membutuhkan biaya yang besar karena harga benih kedelai di Balitkabi senilai Rp. 15.000.-per kg, dan biaya pengiriman dari Malang ke Kupang juga sebesar Rp. 15.000,-per kg. Jadi total biaya pengadaan benih kedelai untuk pengembangan kedelai di Desa Kualeu adalah sebesar Rp. 30.000,-per kg.

Apakah petani mau menerapkan sebuah teknologi pertanian, kalau biaya pengadaan benih saja sudah mahal seperti ini?. Saya kira, satu-satunya jalan adalah penangkar benih unggul pertanian harus tersedia sendiri di NTT sehingga selain harganya murah juga tersedia secara local dan cepat; 3). Pemerintah harus ikut mengintervensi para pengusaha industri pengolahan hasil pertanian untuk menggunakan bahan baku local, yang terpenting mutunya bagus.

Seperti yang terjadi di TTS, bahkan di semua kabupaten di NTT, para pengusaha industri tempe/tahu menggunakan kedelai yang di datangkan dari Jawa, Bali, dan NTB, bahkan dari luar negeri, yaitu Amerika Serikat.

Sedangkan kedelai yang dihasil petani NTT sendiri ditolak karena mutunya rendah. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa usaha kedelai tidak berkembang di NTT.

Penolakan terhadap kedelai yang dihasilkan petani oleh pengusaha wajar dilakukan karena kedelai yang mutunya rendah akan menghasilkan endapan untuk pembuatan tahu yang sedikit. Intervensi pemerintah diperlukan di sini bukannya memaksa pengusaha untuk membeli kedelai dari petani walaupun mutunya rendah, melainkan untuk mengfasilitasi adanya kontrak atau perjanjian antara pengusaha dan petani, yaitu membuat suatu kesepakatan bahwa pengusaha akan membeli kedelai dari petani jika kedele tersebut memenuhi criteria mutu tertentu, dan kalau memenuhi criteria yang dimaksud pengusaha harus membayar kedelai yang dijual petani dengan harga yang memuaskan; 4). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) harus difungsikan untuk memasarkan hasil pertanian rakyat. Biasanya tempat-tempat pemasaran hasil pertanian rakyat dominasi tertletak di wilayah kota. Mungkin untuk usahatani yang dilakukan di sekitar wilayah kota, mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar untuk menjangkau tempat pemasaran tersebut, tetapi untuk usahatani yang dilakukan oleh petani-petani pedesaan yang jauh dari wilayah kota, tentunya sulit untuk menjangkau pasar yang ada di kota karena membutuhkan biasa yang besar. Karena itu dianjurkan agar dalam pemasaran hasil pertanian rakyat yang dilakukan oleh petani pedesaan yang letaknya jauh dari wilayah kota harus menerapkan "sistim pemasaran bersama" atau "collective marketing".

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved