Sekjen PKS Mustafa Kamal Angkat Bicara Soal Polemik Natuna, Sebut NKRI Tak Ada Istilah Oposisi

Sekjen PKS Mustafa Kamal angkat bicara soal polemik Natuna, sebut NKRI tak ada istilah Oposisi

Sekjen PKS Mustafa Kamal Angkat Bicara Soal Polemik Natuna, Sebut NKRI Tak Ada Istilah Oposisi
KOMPAS.com/DOK SETPRES RI
Presiden Joko Widodo memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kabupaten Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020). 

Sekjen PKS Mustafa Kamal angkat bicara soal polemik Natuna, sebut NKRI tak ada istilah Oposisi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mustafa Kamal mengatakan, masyarakat di Natuna, khususnya para nelayan harus mendapatkan rasa aman atas ancaman masuknya kapal-kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, menurut Mustafa, pemerintah harus kompak dalam menangani sengketa di perairan Natuna. Tak hanya pemerintah, semua partai politik pun harus satu suara mendukung sikap tegas pemerintah.

Belajar Toleransi di NTT, Direktorat PTKI Gelar KKN Nusantara 3 T

"Kalau sudah terkait dengan NKRI, bahkan tidak ada istilah opisisi, semua milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh partai politik harus kompak," kata Mustafa Kamal di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

PKS sebagai salah satu partai yang tidak berada di pemerintah pun akan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan di Natuna.

Mustafa juga mendorong pemerintah untuk tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

Penjelasan Alexander Marwata OTT Bupati Sidoarjo Oleh KPK Tanpa Izin Sadap Dewan Pengawas

Ia mengatakan, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia seharusnya memiliki dampak yang besar, terutama untuk memperkuat posisi kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Diplomasi kan luas, kalau yang dimaksud adalah untuk meneguhkan posisi kedaulatan NKRI di Natuna, itu silakan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

"Tapi, kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden Jokowi. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Polemik Natuna, PKS: Kalau Terkait NKRI, Tak Ada Istilah Oposisi",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved