Penjelasan Alexander Marwata OTT Bupati Sidoarjo Oleh KPK Tanpa Izin Sadap Dewan Pengawas

Ini penjelasan Alexander Marwata OTT Bupati Sidoarjo oleh KPK tanpa izin sadap Dewan Pengawas

Penjelasan Alexander Marwata OTT Bupati Sidoarjo Oleh KPK Tanpa Izin Sadap Dewan Pengawas
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers penetapan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka kasus dugaan suap di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020). 

Ini penjelasan Alexander Marwata OTT Bupati Sidoarjo oleh KPK tanpa izin sadap Dewan Pengawas

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata menegaskan, operasi tangkap tangan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tidak didahului oleh proses penyadapan dengan seizin Dewan Pengawas KPK.

Alex menyatakan, surat izin penyadapan dan surat izin penyelidikan tersebut sudah diteken oleh pimpinan periode sebelumnya ketika Dewan Pengawas KPK belum terbentuk.

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di KPK, Begini Kronologi OTT Bupati Sidoarjo dan Penyitaan Uang

"Ini sprinlidik-nya (surat perintah penyelidikan), seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah lama," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/1/2020).

"Kemudian, apakah sprindap-nya (surat perintah penyadapan) izin Dewas? Terkait itu, sprindap itu ditandatangani pimpinan, itu pasti sebelum pimpinan periode sebelumnya selesai menjabat," ujar Alexander Marwata.

Artinya, sprindap tersebut diteken sebelum tanggal 20 Desember 2019 ketika pimpinan KPK periode 2019-2023 dan Dewan Pengawas KPK dilantik.

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di KPK, Ternyata Segini Jumlah Harta Bupati Sidoarjo

Alex pun menjelaskan, sprindap yang diteken pimpinan periode sebelumnya itu masih berlaku sampai saat ini karena masa berlaku sprindap mencapai satu bulan.

"Sprindap di KPK itu berlangsung satu bulan. Jadi kalau pimpinan sebelumnya itu tanda tangan di tanggal 15 Desember, artinya sprindap itu sampai sekarang juga masih berlaku," ujar Alex.

Kendati demikian, Alex menyebutkan, pimpinan KPK nantinya tetap membutuhkan izin Dewan Pengawas KPK dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Di samping itu, menurut Alex, surat perintah penyidikan kasus Bupati Sidoarjo hanya ditanda-tangani oleh pimpinan KPK tanpa membutuhkan izin Dewan Pengawas KPK.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved