PAD NTT Lampaui Target, DPRD NTT Beri Apresiasi
Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT tahun 2019 yang melampaui target
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
PAD NTT Lampaui Target, DPRD NTT Beri Apresiasi
POS-KUPANG.COM|KUPANG -- DPRD NTT mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT tahun 2019 yang melampaui target. Target PAD NTT Tahun 2019 sebesar Rp 1,2 triliun terealisasi Rp 1,3 triliun lebih.
Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche DP. Sayuna,S.H,M.Hum, M. Kn menyampaikan hal ini Minggu (5/1/2020).
Menurut Inche, DPRD NTT tentu mengapresiasi terhadap pemerintah yang telah bekerja keras sehingga PAD NTT melampaui target.
"Terkait target PAD yang lampaui target kita beri apresiasi untuk Pemprov yang telah bekerja keras sehingga realisasi PAD lampaui target yang sudah ditetapkan bahkan over target," kata Inche.
Dijelaskan, pencapaian itu sebagai prestasi yang harus diberi reward baik terhadap wajib pajak yang telah mentaati kewajibannya sebagai wajib pajak maupun OPD yang melaksanakan tanggungannya sebagai pemungut pajak dan retribusi.
"Sebagai pimpinan DPRD NTT, saya kira ini harus diberi reward ,baik kepada BPAD NTT maupun wajib pajak.
Rewardnya bisa macam-macam, tergantung kreativitas pemerintah," katanya.
Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini juga menyampaikan beberapa catatan, yakni
berkaitan dengan penerimaan daerah, bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah.
"Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya," kata Inche.
Bahkan, lanjutnya, suatu daerah dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan sekitar 30 persen.
"Kondisi yang terjadi di NTT PAD belum optimal di dalam memberikan kontribusi kepada APBD karena blm mencapai angka 30 persen.
Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai," katanya.
Meskipun demikian, Inche menegaskan, daerah harus tetap lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.
"Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan," ujarnya.
Dikatakan, penggalian sumber penerimaan baru diharapkan tidak menimbulkan terjadinya distorsi kegiatan ekonomi di daerah, misalnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga menimbulkan keengganan investor baru masuk dalam bisnis di daerah.
'Di samping itu, kebijakan pemerintah daerah tentang pajak/retribusi daerah tidak menimbulkan kelesuan iklim berusaha di kalangan pengusaha daerah," ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT , Dr. Zeth Sonny Libing,M.Si mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT Tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
• Antisipasi Bencana - Kristien Minta BPBD Harus Siaga Penuh
• Anggota Polisi Selamatkan Bayi 9 Bulan Yang Jatuh Ke Laut Sabu
Menurut Sonny, target PAD NTT 2019 sesuai RPJM sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara realisasi PAD 2019 mencapai Rp 1,3 triliun lebih.
" PAD NTT 2019 melampaui target yang ditetapkan. Sebelumnya ditargetkan Rp 1,2 triliun dan realisasinya lampaui target, yakni Rp 1,3 triliun lebih," kata Sonny.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)