Masih Banyak Pemberi Kerja di NTT Belum Lindungi Tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

pemberi kerja di NTT yang belum memberikan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja.

Masih Banyak Pemberi Kerja di NTT Belum Lindungi Tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan
istimewa
Pelayanan di BPJS ketenagakerjaan Cabang NTT, Rabu (4/7/2018) 

Masih Banyak Pemberi Kerja di NTT Belum Lindungi Tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan masih banyak pemberi kerja di NTT yang belum memberikan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja.

"Kendala yang sering ditemukan yakni masih rendahnya kesadaran pemberi kerja terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi risiko sosial dalam menjalankan pekerjaannya," ungkap Rival Setiyandara, Public Information Service BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (26/12/2019).

Selain itu, kata Rival, yang menjadi kendala juga yaitu faktor geografis yang kadang menyulitkan pihaknya untuk mengakses wilayah tertentu yang merupakan daerah pekerja bukan penerima upah.

Dia jelaskan, sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi pemerintah termasuk Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur maupun dengan pihak swasta dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur.

"Dalam rangka meningkatkan kepatuhan kepada pemberi kerja kami Kantor Cabang NTT berkoordinasi baik dengan pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur maupun Kejaksaan Negeri di wilayah NTT," ungkapnya.

Menurutnya, hal yang dilakukan adalah melakukan pendampingan hukum terhadap perusahaan yang
belum terdaftar, perusahaan daftar sebagian (upah, program& tenaga kerja).

Dia katakan, pada tahun 2019 terdapat 62 perusahaan menunggak iuran yang telahdiserahkan surat kuasa khusus (SKK ) kepada Kejaksaan Negeri Wilayah NTT dan sampai saat ini yang telah berhasil tertagih sebanyak 40 perusahaan.

Lanjutnya, masih ada 22 badan usaha penunggak iuran yang sedang dalam proses pemanggilan oleh pihak kejaksaan. Disamping itu, kata dia, masih adanya perusahaan yang mencicil atau bayar sebagian.

Ia mengatakan, kerja sama lain yang juga dilakukan BPJS Ketenagakerjaan diantaranya koordinasi dengan Apindo,
Serikat Pekerja, dan unsur- unsur lain untuk menyebarluaskan mengenai program BPJS Ketenagakeraan.

"Dan kami juga berkoordinasi dengan KPKNL terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran dan melimpahkan berkas perusahaan tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," ungkapnya.

Lanjutnya, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sesungguhnya lebih rendah dari yang terdaftar.

Ditanya sejauhmana upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong peserta tidak aktif menjadi peserta aktif, Rita katakan, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan upaya untuk memberikan informasi Tenaga kerja yang sudah non aktif melalui surat perihal Informasi saldo tenaga kerja tersebut.

"Dimana diharapkan tenaga kerja bisa mengkonfirmasi perihal saldo sehingga pada kesempatan itu kami memberikan penjelasan terkait kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan baik pada saat yang bersangkutan bekerja kembali sebagai tenaga kerja ataupun sebagai pelaku usaha sektor informal dan apabila tenaga kerja tersebut melakukan suatu usaha dimana memperkerjakan tenaga kerja," ungkapnya.

Salah Satunya Perubahan Massa Payudara, Ini 12 Gejala Kanker yang Sering Diabaikan Pria

Tips Untuk Aman Berkendara Saat Malam Hari

Pihaknya mengimbau pemberi kerja atau perusahan mendartarkan dirinya dan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved