Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV, Ini Komentar Dekan FISIP Undana
Jika ke depannya kebijakan tersebut dijalankan, maka pihaknya menyarankan untuk lebih selektif dalam menghapus eselon III dan IV.
Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV, Ini Komentar Dekan FISIP Undana
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghilangkan jabatan struktural ASN untuk eselon III dan IV di periode kedua kepemimpinannya.
Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Melkisedek Neolaka, M.Si memberikan komentarnya.
Menurut Melkisedek yang juga akademisi di Jurusan Administrasi Negara ini, kebijakan tersebut dilihat sebagai kebijakan pemerintah dan perlu untuk diimplementasikan.
Namun demikian, menurutnya harus ada kajian-kajian kritis untuk kebijakan itu, sehingga dalam mengambil keputusan tidak terkesan tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan.
"Menurut saya ini sebuah isu yang coba dilemparkan Presiden RI yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Secara konsep bahwa efisiensi-efektivitas itu tidak dalam pemahaman sebagai sebuah penghambat di dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kita," katanya saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (17/12/2019).
Sehingga kebijakan yang disebut Melkisedek sebagai sebuah isu untuk menghilangkan eselon 3 dan 4 harus kontekstual.
"Karena permasalahan kita adalah ada banyak kebijakan yang sifatnya kontraproduktif antara yang diambil pemerintah pusat dengan apa yang terjadi di pemerintah daerah," ujarnya.
"Persoalan penghapusan eselon III dan eselon IV harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari daerah dimana pemerintahan itu berada," jelasnya.
Lebih lanjut, Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan, persoalan eselonisasi III dan IV sebagai pelaksana dan harus memiliki target.
"Kalau menurut saya targetnya apa dulu? Saya pikir kalau kita kaitkan dengan isu atau kebijakan pemerintah Provinsi NTT bahwa kendaraan-kendaraan dinas iuntuk eselon 2 itu akan ditarik, saya pikir sebenarnya kena, jadi seperti gayung bersambut. Akan tetapi saya rasa kita harus objektif dan melihat kondisi daerah seperti apa," katanya.
Jika daerah memiliki kemampuan Informasi dan Teknologi (IT) yang bagus akan penghilangan eselon III dan IV diperkirakan berjalan baik.
Namun jika hal IT yang telah disebutkan kurang baik atau kurang maju, maka penghilangan tersebut memiliki resiko.
"Akan tetapi belum mapan, maka penghapusan ini punya resiko. Pertama, ada begitu banyak pegawai (ASN) yang kehilangan jabatan, dialihkan ke fungsional, fungsional ini kan susah-susah gampang, mereka yang menduduki jabatan fungsional ini tidak mudah," katanya.
Sehingga, menurutnya kebijakan pemerintah walaupun dijalankan akan tetapi harus dikritisi juga.
