Soal Penghapusan Eselon III dan IV, Pemprov NTT Akan Buat Pokja
Pemprov NTT masih menunggu aturan dari pemerintah pusat tentang penghapusan eselon III dan Eselon IV
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) masih menunggu aturan dari pemerintah pusat tentang penghapusan eselon III dan Eselon IV. Untuk menghadapi kondisi itu, maka Pemprov NTT akan membentuk kelompok kerja (pokja) ASN.
Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat , Selasa (17/12/2019).
Menurut Viktor, dengan adanya pernyataan Presiden RI terkait akan tidak ada lagi eselon III dan IV, maka saat ini Pemprov NTT menunggu aturan dari pemerintah pusat.
• Mahasiswa Demo Kematian Anselmus Wora ke DPRD Ende, Ini Tanggapan Bupati Ende
"Sebelum ada aturan itu, maka kita harus bentuk pokja-pokja untuk setiap sektor dan lebih kecil lagi pokja untuk komoditi," kata Viktor.
Dia meminta Sekda NTT agar menyiapkan pembentuka pokja sebelum aturan dari pusat diturunkan ke daerah.
"Kita bisa bentuk pokja, misalnya untuk pokja marungga/kelor, pokja jagung dam lain sebagainya. Jadi harus dibentuk," katanya.
• Kaban Pendapatan NTT Apresiasi Kinerja UPT Penda NTT Wilayah Kabupaten Kupang
Dikatakan, setelah ada pokja yang bekerja sesuai bidang masing-masing, maka pemerintah akan melakukan analisa dan evaluasi.
"Adanya pokja ini, kita bisa tahu keberhasilan yang dicapai masing-masing pokja. Semua kita persiapkan mulai perencanaan dan juga target-target lerja pokja," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam analisa setiap pokja itu,harus ada target berapa banyak rakyat yang menikmati program yang lakukan.
"OPD-OPD teknis harus ke lapangan dan melayani masyarakat. Sebaliknya jangan ada di kantor atau mungkin SPPD ke Jakarta. Ke Jakarta itu untuk ambil uang, bukan untuk loby karena kalau mau lobi nanti kita telepon menteri saja" katanya.
Dia juga ingin agar pimpinan OPD langsung turun ke lapangan dan bekerja.
"Saya mau lihat Kadis Pertanian ada di sawah untuk bekerja, walau hujan tanpa pakai apa," kata Viktor.
Kepala BKD NTT ,Henderina Laiskodat yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat soal penghapusan eselon . "Kita masih menunggu aturannya," kata Henderina. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
