Praktik KKN Selimuti Garuda Indonesia di Era Orba, dari Upaya Tanri Abeng Hingga Erick Thohir

Praktik KKN Selimuti Garuda Indonesia di Era Orba, dari Upaya Tanri Abeng Hingga Erick Thohir

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Berstatus BUMN, nasib PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tak cuma ditentukan kinerja di atas kertas. Maskapai ini juga tak lepas dari rezim pemerintah.

Sempat mengalami masa keemasan di tahun 1980-an saat dipimpin Wiweko Soepono, Garuda di tahun-tahun berikutnya mengalami kemerosotan karena praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

• Presiden Jokowi Sebut Ada Temuan Baru Kasus Novel, Ini Harapan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief

Upaya bersih-bersih Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini, mengingatkan upaya yang sama yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang menjabat tahun 1998-1999.

Seperti diberitakan Harian Kompas, 10 September 1998, KKN begitu menggerogoti dua maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia dan Merpati.

Tanri Abeng membeberkan, khusus di BUMN Garuda Indonesia, dapat dihemat sekitar 18,27 juta dollar AS per tahun atau sekitar Rp 27,1 miliar per tahun apabila delapan kerja sama operasi (KSO) berbau KKN di lingkungan Garuda dihilangkan.

• KSAD Andika Perkasa Beri Hadiah Rp 100 Juta Untuk Penari Massal Woleka

Menurutnya, ada 8 kerja sama operasi (KSO) yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Garuda selama rezim Orde Baru atau Orba.

Kerja sama memberatkan Garuda Pertama yakni pengalihan pengelolaan gudang kargo kepada PT Angkasa Bina Wiwesa (ABW).

ABW menurut catatan Kompas merupakan usaha milik adik mantan Presiden Soeharto dari lain ibu satu bapak, Martini Tubagus Sulaeman.

• Warga Sumba Barat Daya Sambut KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa Secara Meriah

Dari pengelolaan pergudangan di bandara Soekarno-Hatta itu, pihak ABW setiap bulan dapat meraup pendapatan Rp 6 miliar tapi hanya Rp 300 juta yang diterima Garuda Indonesia. Sedang biaya operasional, pemakaian gedung, telepon dan listrik dibebankan kepada Garuda.

Menurut perjanjian selama sepuluh tahun yang ditandatangani Dirut Garuda Wage Mulyono dan Dirut ABW, Martini Nita Karyati tahun 1994, disebutkan pihak ABW akan menyetor minimal 10 persen dari pendapatan kotor, atau sekitar Rp 200 juta setiap bulan kepada Garuda.

Dari data yang diperoleh, total pendapatan pada tahun 1995 sebesar Rp 28,5 miliar, tetapi yang disetor kepada Garuda Rp 3,1 miliar.

Sementara pendapatan Rp 105 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 1996 hingga Mei 1998, Garuda kebagian Rp 39,6 miliar.

Masuknya Bimantara Proyek KKN berikutnya yang akan dihentikan penunjukannya oleh Kantor Tanri Abeng adalah broker asuransi pesawat terbang PT Bimantara Graha Insurance Broker yang didirikan Bambang Trihatmodjo pada tahun 1994.

Perusahaan itu pernah digugat karyawan Garuda karena diduga keras sangat berbau KKN. Sebelum keluarga cendana dengan perusahaan asuransinya masuk, Garuda bebas menentukan broker asuransi bagi armada pesawatnya.