Mari Berlomba Perbaiki Pelayanan

KEPALA Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton merilis hasil survei Ombudsman RI tentang tingkat kepatuhan Pelayanan Publik

Mari Berlomba Perbaiki Pelayanan
Dok
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - KEPALA Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton merilis hasil survei Ombudsman RI tentang tingkat kepatuhan Pelayanan Publik yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hasil rilis itu diketahui, dari 13 kabupaten yang disurvei, hanya Kabupaten Belu yang berada di zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Empat kabupaten, yaitu Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Alor dan Kabupaten Sikka, berada di zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang.

Sementara 8 pemda yang berada di zona merah dengan tingkat kepatuhan rendah, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat dan Ende.

Pos Kupang dan Literasi (Catatan HUT ke-27 Pos Kupang)

Hasil survei Ombudsman RI ini sudah tentu mendapat tanggapan dan reaksi berbeda-beda dari pemerintah kabupaten. Bagi pemda yang mendapat predikat kepatuhan tinggi tentu mendapat reaksi positif. Para pemimpinnya mulai dari bupati kepala daerah hingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pasti merasa bangga dan senang dengan hasil penilaian ini. Mungkin tak berlebihan kalau ada yang sampai 'pesta' kecil-kecilan sebagai tanda rasa syukur.

Sementara bagi pemda yang mendapat predikat kepatuhan pelayanan publik yang sedang alias lampu kuning berada di antara perasaan sedikit senang dan bangga, sambil merenungkan kekurangan-kekurangan dalam pemberian pelayanan publik selama ini.

Gempa Bumi 4.9 SR Guncang Barat Daya Kodi Sumba Barat Daya, NTT

Sedangkan bagi pemda yang mendapar predikat pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan rendah sudah diselimuti perasaan carut marut. Ada yang dengan jujur mengakui bahwa pelayanan publik yang diberikan selama ini memang belum maksimal sehingga mendapatkan hasil seperti yang diumumkan Ombudsman RI.

Tapi tidak tertutup kemungkinan ada yang memberikan penilaian negatif terhadap hasil survei Ombudsman RI tersebut. Artinya, penilaian tidak obyektif karena merasa pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan reaksi positif dan negatif terhadap hasil survei Ombudsman RI yang sudah diumumkan tersebut.

Apapun bentuk reaksi hasil rilis Ombudsman RI itu wajar terjadi. Tentu secara psikologi juga terganggu. Tapi jangan biarkan perasaan itu terus memendam dan berlarut sampai lama. Jadikan hasil survei Ombudsman RI sebagai bahan koreksi untuk melihat kekurangan-kekurangan dalam pemberian pelayanan publik selama ini.

Hal paling penting untuk dilakukan ke depan ialah agar setiap pemerintah daerah mulai berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagi Pemda Kabupaten Belu yang sudah berada di zona hijau harus terus mempertahankan dan bila perlu meningkatkan pelayanan.

Ingat, mempertahankan 'juara' itu jauh lebih sulit daripada berjuang merebut juara. Sementara bagi pemda kabupaten yang mendapat predikat kuning dan merah hendaknya jangan putus asa. Tapi teruslah berjuang meningkatkan pelayanan sehingga tahun depan bisa mendapatkan hasil penilaian yang baik. (*)

Penulis: Kanis Jehola
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved