Komisi Yudisial Ajak Masyarakat Dukung Peradilan Bersih

Lembaga Komisi Yudisial RI Wilayah NTT menyelenggarakan Yudicial Education dengan tema 'Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih'

Komisi Yudisial Ajak Masyarakat Dukung Peradilan Bersih
POS-KUPANG.COM/FRANSISKA MARIANA
Suasana Yudicial Education yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Jumat (29/11/2019) di Resto In-Out, Kupang. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Lembaga Komisi Yudisial RI Wilayah NTT menyelenggarakan Yudicial Education dengan tema 'Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih' di Resto In-Out Kupang, Jumat (29/11/2019).

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah menggalang partisipasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat sipil untuk terlibat bersama Komisi Yudisial (KY) dalam memsosialisasikan peran dan tugas KY, serta mendorong terwujudnya peradilan bersih.

Hendrikus Ara, SH.,MH selaku Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah NTT menjelaskan bahwa KY tidak mampu berjalan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan luasnya jangkauan tugas KY.

Di Lantamal VII Kupang, Perwira dan PNS Berbaur Menari Flobamora Selamanya

"Coba bayangkan, di NTT ada 16 pengadilan negeri, 14 pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Untuk menjangkau seluruh hakim dengan problem sosial yang banyak berkaitan dengan hukum, kami tidak bisa sendirian. Kami butuh bantuan dan dukungan seluruh stakeholders dan masyarakat sipil," ungkapnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Dosen Hukum Undana, Dr. John G. Tuba Helan, SH.,MH dan Direktris LBH Apik, Ansy Damaris Rihi Dara, SH. Dalam pemaparan materi pertama, John mengungkapkan, komisi yudisial merupakan lembaga baru yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman, tetapi pengaturannya masuk dalam bab tentang kekuasaan kehakiman, yaitu dalam pasal 24B UUD 1945 yang terdiri dari 4 ayat.

Tumbangkan Marsada FC, Aeramo Bertemu Rowa di Final SMAK Wolosambi Cup II, Simak Liputannya!

Pengaturan lebih lanjutnya dalam UU No 22 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 18 Tahun 2011.

Ia melanjutkan, ada 3 dasar alasan diadakannya komisi yudisial. Alasan pertama, Indonesia negara hukum yang demokratis dimana kedaulatan ada di tangan rakyat.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas maka dibentuklah suatu upaya penegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim. Dan pertimbangan berikutnya adalah fakta.

Beberapa tugas komisi yudisial, tambahnya, diantaranya melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan atau perilaku hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap pelaporan dugaan pelanggaran; memutuskan benar tidaknya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik; dan mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan kedudukan martabat hakim.

Melihat bagaimana tugas dan wewenang komisi yudisial, tentu saja komisi yudisial memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat berat karena mengawasi para hakim yang menangani perkara dalam menegakkan hukum dan peradilan.

Halaman
1234
Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved