Pinjaman Daerah Rp 900 M Buat Pusing DPRD NTT
Kondisi ini karena pinjaman daerah itu tidak tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA -PPAS).
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
"Saat itu ada kendala bahwa, pinjaman daerah harus dibahas dengan KUA PPAS. Jadi Pak dirut jangan percaya diri dan harus ikut aturan," kata Leo.
Dia mengatakan, untuk pinjaman daerah ini tidak bisa ditahun 2020, melainkan harua di tahun 2021 agar semua prosedur bisa diikuti.
Wakil Ketua Komisi III ,Viktor Mado Watun mengatakan, jika mendengar penjelasan OJK maka pinjaman ini tidak bisa ,
"Hanya saja sudah komunikasikan dengan pemerintah, namun tidak masuk ke KUA PPAS.
Kami dukung untuk pembangunan apalagi infrastruktur untuk masyarakat, asalkan sesuai regulasi," kata Viktor.
Sekretaris Komisi III, Ferdi Mui saat itu menyampaikan bahwa soal penyesuaian KUA PPAS peenah dilakukan tahun sebelumnya seperti pembangunan Monumen Pancasila. Ketika mendengar itu, Wakil Ketua Komisi III, Leo Lelo dan Viktor Mado Watun melakukan protes bahwa hal itu tidak sama, karena saat ini adalah soal pinjaman daerah.
Suasana sempat memanas dan diredam oleh Ketua Komisi,Hugo Kalembu.
Anggota lainnya, Lili Adoe dan Siena Jimur mengatakan,mendukung apa yang disampaikan Bank NTT terutama soal program, hanya harus sesuai aturan.
"Kami dukung upaya percepatan pembangunan, tapi jangan abaikan aturan," kata Lili.
Dirut Bank NTT , Ishak Rihi saat melakukan rapat bersama Komisi III DPRD NTT memaparkan soal
Road Map dalam mendukung NTT bangkit, NTT sejahtera,termasuk rencana pinjaman daerah.
"Konsep bank mendukung pembangunan menuju NTT bangkit dan NTT sejahtera," kata Rihi.
Dikatakan, rencana peminjaman dana itu akan mendukung beberapa program pemerintah selain infrastruktur, yakni UMKM dan industri.
"Kita akan koordinasi dan penuhi apa yang disampaikan ke OJK," katanya.
Dikatakan, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah datang dan memberi dukungan agar blBank NTT bisa mengelola seluruh anggaran yang ada.
"Pada prinsipnya kami siap, jika kurang itu normatif dan kita akan benahi, termasuk sistem manajemen," ujarnya.
Dia mengakui, upaya peminjaman daerah itu sudah dikomunikasikan dengan gubernur NTT sehingga pihaknya telah membuat road map.