Ini Lima Modus Korupsi di Desa, Praktiknya Makin Marak, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas

Ini lima modus korupsi di desa, praktiknya makin marak, ICW minta Pemerintah usut tuntas

Ini Lima Modus Korupsi di Desa, Praktiknya Makin Marak, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas
KOMPAS.com/Shutterstock
Ilustrasi desa fiktif 

Ini lima modus korupsi di desa, praktiknya makin marak, ICW minta Pemerintah usut tuntas

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta pemerintah menuntaskan kasus desa fiktif menyusul maraknya kasus korupsi di sektor pedesaan.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, ICW mencatat terdapat 252 kasus korupsi di desa sepanjang 2015-2018 yang menimbulkan kerugian negara senilai total Rp 107,7 miliar.

"Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, pada tahun 2016, meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus," kata Egi dalam siaran pers tertanggal Jumat (15/11/2019).

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Ini Kata Politisi Demokrat Asal Manggarai Benny K Harman

Modus-modus korupsi yang ditemukan antara lain penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.

Egi melanjutkan, terdapat 214 kepala desa yang terjerat kasus korupsi dalam periode 2015-2018. Jumlah itu disebut terus meningkat dari 15 orang pada 2015, 61 orang pada 2016, 66 orang pada 2017, dan 89 orang pada 2018.

Posisi Persib Bandung Tidak Seimbang Robert Rene Alberts Rombak Pemain Maung Bandung

Menurut Egi, timbulnya masalah desa fiktif mesti diselesaikan pemerintah melalui berbagai instansi di bawahnya, bukan saling menyangkal seperti yang terjadi saat ini.

"Alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa fiktif. Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan ini," ujar Egi.

Egi mengatakan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT mesti bertanggungjawab dalam hal verifikasi data desa agar dana desa yang disalurkan dapat tepat sasaran.

"Masalah pendataan desa yang tak akurat di pemerintah daerah harusnya bisa diatasi dengan pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar instansi," kata Egi.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved