Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Jadi Bos BUMN, Bagaimana Reaksi Veronica Tan?

"Karena PLN itu ada empat posisi yang kosong, dirut dan tiga direksi termasuk komisaris utamanya, dan mereka dalam proses assesment di Kementerian BUMN, saya rasa itu yang akan menjadi posisi Pak Ahok," jelasnya.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan yang pernah diutarakan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Apalagi sinyalnya disampaikan oleh Pak Luhut (Panjaitan), salah satu BUMN di bidang energi, PLN menerangi semua orang, energi kan?" ujarnya.

Aiman Wicaksono, selaku pembawa acara dalam program tersebut memastikan ada perusahaan BUMN lain yang juga bergerak di bidang energi.

Namun menanggapi hal tersebut, Andre memberikan jawaban lain.

"Tapi setahu saya Pertamina belum ada proses apapun, tapi yang berproses sekarang di Kementerian BUMN itu adalah PLN," jawab politisi Gerindra ini.

Andre kemudian mengatakan seluruh calon direksi BUMN sudah dipanggil dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Jadi seluruh calon kandidat direksi sudah dipanggil ke Kementerian BUMN untuk di fit and proper test, diwawancarai untuk disiapkan oleh menteri sebelum dikirim ke presiden," tutur Andre.

Dengan jadwal tersebut, Andre meyakini prediksinya mengenai posisi yang akan ditempati Ahok sesuai.

"Nah kalau nggak salah Senin-Selasa (fit and proper test), Ahok dipanggil hari, ya mirip-mirip lah, ya kemungkinan posisi yang paling mungkin untuk Ahok adalah Komisaris Utama PLN," katanya yakin.

Aiman kembali menanyakan tentang posisi pasti yang akan ditempati Ahok tersebut.

"Bukan direksinya tapi komisaris?" tanya Aiman.

Andre pun menyatakan, jika menjadi direksi maka harus memahami bidang perseroan tersebut.

"Ya kalu direksi kita tahu salah satu peraturan baik di Inpres nomor 8 tahun 2005 yang dibikin Pak SBY, maupun juga PER 02/MBU/02/2015 ataupun PER03/MBU/02/2015, itu soal pengangkatan dan pemberhentian direksi di BUMN," papar Andre.

"Salah satunya syaratnya direksi memahami perseroan yang akan dipimpin, kalau untuk jadi direksi, permasalahanya Pak Ahok ngerti nggak soal listrik?" imbuhnya.

Said Didu Tanggapi Ahok Ditunjuk Jadi Pimpinan BUMN

Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu mengungkap posisi sebagai komisaris perusahaan BUMN cocok untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Said Didu menyebut posisi komisaris lebih cocok untuk Ahok dibandingkan posisi direksi.

Melalui tayangan 'SAPA INDONESIA MALAM' yang diunggah channel YouTube KOMPASTV, Jumat (15/11/2019), Said Didu menyebut bahwa jabatan tersebut berkaitan erat dengan karakter Ahok yang disebutnya sering marah-marah.

Said Didu menjelaskan, posisi komisaris memungkinkan Ahok untuk memprotes pihak Istana Negara atau DPR jika kebijakan yang dibentuk merugikan BUMN.

"Ahok akan bertugas untuk meyakinkan kepada presiden bahwa 'Pak, penugasan yang bapak berikan ini merugikan BUMN'," terang Said Didu.

"Bertugas meyakinkan DPR bahwa 'Hey jangan siksa BUMN'," imbuhnya.

Lantas, ia menyinggung sikap Ahok yang kerap marah-marah jika menemukan suatu kesalahan di pemerintahan.

"Nah, itu kira-kira cocok karakter Ahok, tapi jangan marah-marah ke luar, marah-marahnya ke istana, dan marah-marahnya ke Senayan," jelas Said Didu.

Terkait hal itu, Presenter Aiman Wicaksono pun menanyakan soal kecocokan Ahok menjadi komisaris Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Tapi menurut Anda yang paling cocok untuk Ahok adalah komisaris BPJS?," tanya Aiman Wicaksono.

Tak menjawab, Said Didu justru hanya tertawa.

Pertanyaan Aiman itu malah ditanggapi oleh Politisi Gerindra Andre Rosiade yang balik bertanya pada Said Didu.

"BPJS Kesehatan kalau gitu bang? Kan kita butuh membenahi BPJS ini bang," ucap Andre Rosiade pada Said Didu.

Belum sampai Said Didu menjawab, Andre Rosiade kembali menimpali bahwa BPJS Kesehatan kini tak dinaungi oleh BUMN.

"Kan BPJS kan bukan di BUMN lagi, tapi ada badan khusus dia (BPJS)," terang Andre Rosiade.

Lantas, Aiman kembali memberikan pertanyaan pada Said Didu

"Kalau seandainya mau dipikirkan, komisaris (posisi) yang paling tepat untuk Pak Ahok?," ucap Aiman.

Terkait hal itu, Said Didu menjelaskan tentang tugas seorang direksi.

"Saya pikir kan begini, direksi itu tugasnya adalah mewakili perusahaan ke luar dan ke dalam," ujar Said Didu.

"Dan Pak Ahok ada karakter ke luar itu takutnya marah-marah ke luar, kalau komisaris kan hanya marahnya ke dalam."

Pernyataan Said Didu itu justru memancing Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan gurauannya.

"Kenapa? Pak Said tidur takut dimarahin Pak Ahok?," tanya Arya Sinulingga melalui sambungan telepon.

Lantas, Andre Rosiade menyampaikan harapannya terhadap Menteri BUMN, Erick Thohir.

Jika memang Ahok ditunjuk Ercik Thohir menjadi pimpinan BUMN, Andre Rosiade berharap sang mantan gubernur dapat mengubah karakter menjadi lebih baik.

"Ya jadi harapan kita ini kan keputusan adalah wewenang menteri, apapun keputusan Pak Erick Thohir sebelum mengangkat Pak Ahok pesan-pesan masyarakat ubahlah karakter (Ahok)," kata Adre Rosiade.

"Jadikan BUMN benar-benar tempat untuk memperbaiki diri dan perusahaan," sambungnya. 

Digadang jadi Bos BUMN, Ini Perjalanan Politik Ahok

Rencana pemerintah untuk memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP menjadi pimpinan BUMN langsung menuai pro dan kontra.

Posisi yang akan ditempati Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di perusahaan BUMN belum secara pasti diketahui.

Namun, santer disebut Ahok akan menjadi Direktur Utama (Dirut) satu perusahaan BUMN.

Kabar yang beredar, Ahok diminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membantu sektor yang melibatkan hajat orang banyak.

Hal tersebut pun juga dibenarkan oleh Ahok.

Dikutip dari video pemberitaan Kompas TV yang diunggah di YouTube, Ahok mengungkapkan ada tiga BUMN yang sekiranya diproyeksikan akan dimasukinya.

Ketiga BUMN tersebut adalah Pertamina, PLN, dan Krakatau Steel.

"Kemarin dia (Erick Thohir) ngomong yang paling besar dan yang paling rumit untuk kepentingan orang banyak adalah Pertamina dan PLN , ada Krakatau Steel juga."

"Tapi saya nggak tau, nanti tanya Pak Erick aja ya. Belum pasti juga kan, masih dipelajari," ucap Ahok seusai menghadiri acara di sekolah Ipeka Puri Indah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/19).

Perjalanan Bisnis

Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur, 29 Juni 1966.

Melansir Ahok.org, Ahok melanjutkan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.

Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989, Ahok pulang kampung.

Kolase Ahok, Acong dan rumah keluarga Ahok di Belitung (Posbelitung/Suharli)
Ia menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Ahok menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki.

Hal itu disebabkan untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.

Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta.

Mendapat gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) membawa Ahok diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.

Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Ahok memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.

Perlu diketahui, tahun 1992 Ahok mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.

Bagi Ahok, pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan stakeholder (pemegang saham, karyawan, dan rakyat).

Selain itu, pabrik tersebut juga diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas.

Di sisi lain diyakini PT Nurindra Ekapersada memikili visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.

Berangkat dari visi seperti itulah pada tahun 1994, Ahok didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Bapak alm Wasidewo untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memamfaatkan teknologi Amerika dan Jerman.

Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik).

Perjalanan Politik

Ahok memiliki pengalaman politik di eksekutif dan legislatif.

Awalnya, ia mulai 'naik panggung' di politik pada tahun 2004.

Melansir Kompas.com, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) dan menjadi ketua DPC Partai PIB Belitung Timur pada 2004.

Bergabungnya Ahok ke dalam partai karena untuk maju dalam pemilihan anggota DPRD Belitung Timur periode 2004-2009.

Ahok pun terpilih dan menjadi anggota dewan di tanah kelahirannya.

Tak lama berselang ia maju mengikuti kontestasi pemilihan Bupati Belitung Timur pada tahun 2005.

Didampingi calon wakil bupati Khairul Effendi, Ahok memenangkan pemilihan resmi menjabat sebagai Bupati Belitung Timur untuk perioden 2005-2010.

Tak berselang lama juga, 2007 Ahok maju untuk mengikuti pemilihan Gubernur Bangka Belitung.

Namun Ahok kalah dari sang rival sehingga gagal menjadi Bangka Belitung 1.

Pada 2009, Ahok kembali muncul mewakili daerahnya kali ini di kancah nasional.

Ia terpilih sebagai anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Golkar.

Ahok ditempatkan di Komisi II.

Menjabat selama tiga tahun, Ahok kemudian maju di pilkada DKI Jakarta dengan menjadi calon wakil gubernur mendampingi Joko Widodo.

Jokowi-Ahok memenangkan suara dan dilantik memimpin Ibu Kota untuk periode 2012-2017.

Belum habis masa pemerintahan, Jokowi maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2014.

Hal itu membuat Ahok naik menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI selama beberapa waktu.

Hingga akhirnya ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun yang sama dan menuntaskan tugasnya hingga akhir masa jabatan 2017.

Ahok kemudian maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta didampingi Djarot Saiful Hidayat.

Namun, pertarungan dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Ahok juga tersandung kasus hukum soal penistaan agama yang bisa jadi berpengaruh banyak pada rendahnya perolehan suaranya di Jakarta.

Harta Kekayaan

Dilansir situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), elhkpn.kpk.go.id, Ahok tercatat memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 25 miliar rupiah.

Laporan harta kekayaan terakhir di laporkan pada 21 September 2016 saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Laporan tersebut merupakan perubahan dari laporan sebelumnya di tahun 2014.

LHKPN Basuki Tjahaja Purnama (elhkpn.go.id)
Ahok tercatat dalam bidang eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam laporan tersebut, total harta yang dimiliki Ahok dari tanah dan bangunan mencapai Rp 16.791.268.000.

Tanah dan bangunan Ahok berjumlah 16 yang tersebar di Belitung Timur dan Jakarta Utara.

Ahok juga tercatat memiliki peternakan sapi yang bernilai Rp 270 juta.

Sementara itu, harta bergerak lain tercatat sebesar Rp 650 juta.

Surat berharga yang dimiliki Ahok berada di angka Rp 2,38 miliar.

Sementara giro dan setara kas Ahok di angka lebih dari lima miliar, yaitu Rp 5.178.465.375.

Tercatat, total kekayaan yang dimiliki Ahok Rp 25.655.887.496.

Ahok tercatat sering melaporkan harta kekayaannya.

Ia tercatat tujuh kali memberikan laporan.

Harta kekayaan Ahok pertama kali dilaporkan pada tanggal 10 April 2005. (*)