Butuh Lompatan Kebijakan Bangun Infrastruktur Jalan di NTT

Butuh lompatan kebijakan membangun infrastruktur jalan di NTT sehingga kesenjangan yang terjadi selama ini bisa diatasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - HARI Rabu (13/11/2019), Gabungan Komisi DPRD NTT menggelar rapat tertutup membahas pinjaman daerah ke Bank NTT senilai Rp 900 miliar untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di NTT sesuai semangat visi misi pemerintah yaitu jalan provinsi dikerjakan dalam tiga tahun.

Namun, belum diperoleh informasi detail hasil rapat yang dihadiri Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing itu. Seperti apa mekanisme pelaksanaannya, pengembalian pinjamannya serta ruas jalan mana saja yang akan ditangani dengan dana tersebut. Pasalnya, pinjaman daerah itu belum direncanakan dalam KUA PPAS 2020, dan di sisi lain KUA PPAS 2020 sendiri sudah ditetapkan.

• Ternyata Korban Tewas Dianiaya di Manggarai Adalah Istri Adik Kandung Stevanus Man

Jika mengikuti berita media selama ini, gagasan melakukan pinjaman daerah mengatasi kesenjangan infrastruktur di NTT sebetulnya bukan ide baru. Gagasan itu sudah pernah dilontarkan Dr. Ir. Andre W Koreh, MT saat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tiga tahun lalu. Hanya saja saat itu, gagasan itu masih 'liar' dan belum ada yang menangkapnya.

Dilemparnya gagasan itu oleh Andre Koreh saat itu sebetulnya bukan tanpa alasan. Andre Koreh tahu betul kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan di NTT.

• Atta Halilintar Mohon Maaf dalam Kasus Atas Tuduhan Meninsta Agama, Sunan Kalijaga Lakukan Pembelaan

Pasalnya kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastuktur jalan di NTT saat ini sampai Rp 4 triliun setahun, namun dana yang dianggarkan setiap tahun hanya sekitar Rp 300 miliar, itu sudah termasuk untuk gaji pegawai.

Dengan kondisi dana tersebut tentu tidak cukup untuk menangani kerusakan jalan provinsi di NTT yang panjangnya sekitar 2.600-an kilometer.

Karena itu, salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesenjangan penanganan infrastruktur jalan di NTT ialah dengan melakukan pinjaman, selain mendatangkan investor. Pola sederhananya seperti melakukan kredit perumahan BTN. Kita menyetor uang muka lalu kita bisa pakai atau tinggal rumahnya, dan dalam jangka waktu tertentu kita menyicil angsuran sampai habis.

Begitu juga dengan uang hasil pinjaman, mengerjakan seluruh jalan sampai tuntas dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat. Selanjutnya tinggal mencicil menggunakan DAK dan DAU yang nilainya sudah pasti. Sampai usia produktif jalan sudah selesai, cicilan pinjaman pun juga selesai.

Karena itu, apa yang sedang dibicarakan DPRD NTT dan Pemprov NTT merupakan upaya awal membuka ruang membuat lompatan kebijakan guna mendapatkan solusi mengatasi kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur jalan provinsi di NTT selama ini.

Namun hal terpenting apabila lompatan kebijakan itu benar-benar dilakukan, pemerintah bersama DPRD NTT sebagai lembaga yang memiliki hak budget harus benar-benar membuat perencanaan yang baik dan benar, dilakukan secara detail, menghitung secara baik biaya atau sumber-sumber pembiayaan untuk mengembalikan cicilan pinjaman tersebut. Ini penting agar lompatan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan DPRD NTT nantinya tidak menimbulkan masalah hukum. ***