Cocok Jadi Dirut BUMN, Anggota DPR RI Ansy Lema: Ahok BTP Adalah Eksekutor
Cocok Jadi Dirut BUMN, Anggota DPR RI Ansy Lema: Ahok BTP Adalah Eksekutor
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Kanis Jehola
Cocok Jadi Dirut BUMN, Anggota DPR RI Ansy Lema: Ahok BTP Adalah Eksekutor
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema meyakini Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok unggul dan menonjol dalam aspek integritas, kapasitas, prestasi kerja dan rekam jejak teruji sehingga sangat layak dipanggil untuk bisa membenahi, memperbaiki dan mentransformasi Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).
Dengan karakternya yang Bersih, Transparan dan Profesional, Ahok bisa dan siap membantu rakyat dalam sektor apapun sebagai Direktur Utama (Dirut) BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
• Heru Sebut Kantor OJK Rumah Publik, Siapa Saja Boleh Datang Berkonsultasi
"Integritas adalah relasi antara pemimpin dengan nilai-nilai utama dalam dirinya. Ahok menonjol dari sisi ini karena ia bersih dan jujur. Sementara kapasitas menyangkut relasi antara pemimpin dengan kemampuan kerja atau kinerjanya. Kapasitas menyangkut kompetensi kerja. Ahok hebat dalam manajerial skill," terang wakil rakyat dari Provinsi NTT yang kerap dipanggil Ansy Lema, melalui rilis yang diterima Pos Kupang, Jumat (15/11/2019).
Apalagi pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi yang menggeser Kabinet dari Indonesia Kerja ke Indonesia Maju sangat membutuhkan pembantu yang tidak hanya memiliki rekam jejak dan kapasitas teruji, tetapi dapat menjadi role model kepemimpinan dan inspirasi keteladanan. Juga mengerti dan bisa menerjemahkan visi Jokowi: tidak hanya pada level paradigmatis, tetapi ke level praksis.
• Pemda Ende Siapkan Tiga Lokasi untuk Ujian CPNS, Lihat Tempatnya Disini
"Dua kriteria ini ada pada Ahok. Ahok pernah menjadi wakil gubernur Jokowi, sehingga diyakini punya pengalaman menerjemahkan visi dan kebijakan Jokowi di BUMN. Ada chemistry antara Jokowi-Ahok ketika membangun Jakarta," kata Juru Bicara Ahok di pilgub DKI Jakarta tersebut.
Karena itu, Ansy menilai BUMN seperti Pertamina atau PLN menuntut seorang nakhoda dengan standar dan kualitas kerja di atas rata-rata. Ahok yang berlatar belakang Geologi, pernah memimpin korporasi dan dengan pengalaman sebagai kepala daerah, tentu mampu menjalankan tugas yang dipercayakan. Apalagi, Ahok adalah seorang pembelajar cepat.
"Pertamina dan PLN adalah dua BUMN yang biasa menangani proyek di atas 10 trilyun membutuhkan pemimpin yang cermat, detil dan teliti. Ahok memiliki hal ini. Filosofi perusahaan milik negara memiliki dua tujuan, yakni mengejar profit dan menjalankan public service offering (mengupayakan pelayanan bagi publik)," ujar Ansy.
Jika Ahok dipercaya memimpin Pertamina, tugasnya yang utama adalah memastikan distribusi BBM mampu menjangkau seluruh pelosok Nusantara dan memastikan harga BBM bisa dikendalikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM. Selain itu, karena defisit anggaran negara terbesar dari sektor migas, maka kerja prioritasnya adalah menaikkan produksi minyak nasional.
"Kita defisit dari energi sebesar 50% dan Presiden Joko Widodo tahu bahwa orang yang bisa bantu kurangi defisit adalah Ahok", tambah Ansy.
Sementara jika ditempatkan di PLN, tugas utama Ahok adalah mendorong percepatan pembangunan listrik 35.000 megawatt yang merupakan program inti Jokowi. Target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila didukung listrik yang memadai.
Ansy menambahkan figur Ahok sebagai aktor, pelaku transformasi diharapkan membawa virus baik bagi kinerja korporasi. Virus baik ini selanjutnya tumbuh menjadi kultur baru dan sistem kerja BUMN yang bermuara pada penciptaan habitus baru dalam kerja BUMN.
"Untuk tujuan ini, butuh Ahok yang tidak saja seorang reformis, tapi juga pendobrak", terang Ansy.
Ansy meyakini kemampuan Ahok untuk membersihkan BUMN dari para pemburu rente (rent-seeker). Ia berani pasang badan berhadapan dengan mafia migas. Karena itu, Ahok lebih tepat jika ditempatkan sebagai Direktur Utama, bukan di jabatan lain. Ahok adalah eksekutor, sehingga mestinya ia ditempatkan sebagai Direktur Utama.
"Beri Ahok pekerjaan, bukan beri dia jabatan. Dan itu adalah Dirut", tegasnya.