Kongres II Partai Nasdem
Sebut NasDem Tak Hanya Pikirkan Koalisi Jokowi,Surya Paloh:Itu Pikiran Cetek! Balas Sindiran Jokowi?
Ibarat berbalas pantun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba memberikan pernyataan pedas yang entah ditujukan kepada siapa.
Guntur Romli memberi tanggapan terkait video serupa, terkait Jokowi tengah menyindir Surya Paloh.
Di mana Guntur Romli menyebut banyak orang yang menganggap Surya Paloh tengah berupaya membangun 'Poros Baru 2024'.
Padahal manuver yang dilakukan Surya Paloh ini dianggap masih sangat dini, mengingat pemilu presiden 2019 baru saja selesai.
Selain itu, Jokowi juga telah memberikan tiga jatah menteri untuk Partai Nasdem.
Politisi muda PSI, Guntur Romli ikut menanggapi sindiran Jokowi soal Surya Paloh (twitter.com/@GunRomli)
"Banyak yg menganggap manuver Surya Paloh belakangan ini sbg upaya membangun 'Poros Baru 2024' , padahal 2019 baru selesai, NasDem dapat 3 menteri," tulis akun @GunRomli.
Ia Guntur Romli juga beranggapan Jokowi sudah melihat manuver ini dari jauh.
Terutama potensi yang bisa mengganggu koalisi di dalam pemerintahan, telah disindir keras oleh Jokowi.
"Jokowi sdah melihat manuver ini kejauhan, yg potensial bisa ganggu koalisi khususnya dlm pemerintahan... Ini sindiran keras Jokowi," pungkas Guntur Romli.
Kata Pengamat Soal Pelukan Surya Paloh dan Sohibul
Dilansir dari Tribunnews.com, pengamat politik Emrus Sihombing, menilai Jokowi berusaha menyampaikan pesan ketika melakukan sindiran kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Sindiran itu sendiri terkait pelukan Surya Paloh dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman beberapa waktu lalu.
Dari aspek sosiologis dan psikologis, Emrus Sihombing menilai sindiran Jokowi berusaha menyampaikan Paloh lebih dekat dengan Sohibul dibanding dengan Jokowi sendiri.
"Dari sudut ucapan itu sama saja Pak Jokowi mengatakan sekarang Paloh lebih dekat, lebih hangat, dengan Sohibul dibanding dengan Jokowi selama ini," ujar Emrus Sihombing, Kamis (7/11/2019).
Ia mengatakan dari aspek sosiologis, jarak antara orang yang satu dengan yang lain semakin dekat seperti berpelukan tentu berbeda dengan yang berjarak lima hingga sepuluh meter.
Menurutnya, relasi dan interaksi orang yang berpelukan tentu lebih dekat.
Sementara orang yang relasinya tak baik, maka saling sapa saja belum tentu mau. Begitu melihat satu sama lain, biasanya akan ada tindakan sosial supaya pada akhirnya mereka tidak bertemu.
"Nah kalau ini kan mereka (Paloh dan Sohibul) berangkulan, sangat erat sekali. Pelukan itu pun saya lihat dari berbagai media sangatlah luar biasa," kata dia.
"Dari psikologis, ada ikatan emosional lebih dekat antara Paloh dan Sohibul. Biasanya itu terjadi karena di antara mereka terjadi sesuatu yang sifatnya saling menguntungkan satu dengan yang lain," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyindir Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iman di DPP PKS, beberapa waktu lalu.
"Bapak Surya Paloh yang kalau dilihat malam ini, beliau cerah dari biasanya, sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS," ucap Jokowi yang disambut tawa hadirin saat acara HUT Golkar ke-55 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
"Wajahnya cerah, setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Sohibul Iman," sambung Jokowi yang kembali disambut riuh seisi ruangan.
Presiden Jokowi mengaku, tidak mengetahui makna dari pertemuan dan rangkulan keduanya, tetapi tampaknya bukan hal yang biasa dilakukan Paloh antar sesama pimpinan partai politik.
"Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman. Tadi di holding saya tanyakan, ada apa? Tapi nanti jawabnya dilain waktu di jawab," papar Jokowi.
Jawaban yang benar, kata Jokowi, sangat penting bagi dirinya dalam menentukan sikap ke depan karena Partai NasDem saat ini berada di dalam koalisi pemerintah.
"Saya boleh bertanya dong, karena beliau masih di koalisi pemerintah," ucap Jokowi.
(TribunTernate.com/Sri Handayani, Tribunnews.com)
Ahmad Dhani ternyata terus memperhatikan perkembangan politik nasional saat ini.
Termasuk soal masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju.
Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Kolega Ahmad Dhani, Lieus Sungkharisma mengatakan, Dhani tidak mempermasalahkan hal tersebut meskipun ia merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres 2019.
Disampikan Lieus, Ahmad Dhani akan turut mengawal jalannya pemerintahan saat ini.
"Kalau tadi dia (Ahmad Dhani) katakan 'ya sudahlah, kita sebagai pendukung Pak Prabowo, kita dari nol lagi. Ini pemerintahan baru, kita kawal," ucap Lieus usai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).
Lieus menambahkan ia punya pendapat yang sama dengan Dhani.
Baginya masyarakat tak patut lagi meneruskan perselisihan akibat perbedaan pilihan politik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu saat pilpres 2019.
"Saya mengimbau pada semua teman-teman yang dulu berbeda pilihan politik sama Ahmad Dhani, saya kira sudah selesai," ucapnya.
"Pilpres sudah selesai. Pak Jokowi dan Prabowo dalam satu perahu memimpin Indonesia," lanjutnya.
Kenakan kaos tahanan politik
Selama mendekam di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani kerap mengenakan kaos. Bukan kaos polos, namun ia sengaja mengenakan kaos bertuliskan sebuah kalimat.
“Dia di dalam pakai baju kaos tapi tulisannya tahanan politik,” kata Lieus Sungkharisma, kolega Dhani saat menjenguk Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).
Menurut Lieus, kini Dhani dalam kondisi bugar.
Kesehatannya juga terjaga lantaran suami Mulan Jameela itu rajin berolah raga.
“Bagus (bentuk tubuhnya), saya liat ada ruangan olah raga ya. Kalau di luar agak gemuk, kalau di sini makan bagus,” katanya.
Dhani kini mendekam di Rutan Cipinang, terkait kasus ujaran kebencian. Ia diperkirakan bebas pada akhir Desember mendatang. Ayah 5 anak itu kini juga tengah menjalani proses hukum terhadap kasus pencemaran nama baik atau vlog ‘idiot’ di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.
Kasus tersebut masih belum inkrah.
Pihak Lain yang Sedih Prabowo Gabung Jokowi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang menyatakan oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga saat ini.
Mitra PKS dalam menjalankan peran sebagai oposisi, yaitu Partai Gerindra, kini berada di pemerintahan.
Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan menteri pertahanan.
PKS mengaku percaya diri jika harus beroposisi sendirian.
Meski begitu, PKS tetap berharap PAN dan Partai Demokrat sebagai partai yang sama-sama mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, untuk ikut menjadi oposisi.
"Kalau kami sendiri (oposisi), tetap saja jalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis agak berat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
Mardani mengatakan, meskipun harus menjadi oposisi sendirian, tetapi saat ini masyarakat mulai menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah. PKS pun kini merasa percaya diri.
Menurut dia, ketika oposisi lemah tetapi masyarakat sipil bangkit maka PKS pun tidak akan merasa sendirian dalam mengkritisi pemerintah.
Pengawasan masyarakat dianggap penting, meski tak ada dalam parlemen.
Apabila sentimen publik tersebut memiliki satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka Mardani menilai hal tersebut juga bisa menjadi oposisi kepada pemerintah.
Dengan demikian, Mardani pun berharap Partai Demokrat dan PAN tetap berada di luar pemerintahan.
"Kami gembira kalau (oposisi) tiga (partai), lebih lumayan ketimbang satu. Memang pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan," kata dia.
Tak bahagia
Mardani mengungkapkan, meski PKS optimistis dapat menjalankan peran sebagai oposisi, tapi dia juga mengungkapkan ketidakbahagiaan.
PKS mengaku tak bahagia jika harus menjadi oposisi sendirian, tanpa ada teman yang mendampingi.
Sebab, jumlah partai oposisi tetap dinilai penting, selain substansi kritik yang dilancarkan oposisi.
"Karena oposisi perlu dua, perlu konten dan number," kata Mardani.
Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada Pilpres 2019 menjadi oposisi.
Namun, Mardani juga mengaku bahwa PKS tidak berada dalam posisi untuk mengajak partai lainnya untuk turut menjadi oposisi.
"Saya bilang berharap, tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," ucap Mardani.
"Kalau koalisi pasti pada mau, tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," kata dia.
Sebab, kata dia, secara etika dan logika demokrasi, seluruh parpol pendukung Prabowo-Sandi adalah oposisi.
Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.
Sedih Prabowo bergabung
PKS sudah menjalin kemitraan bersama Partai Gerindra selama lima tahun, yaitu sepanjang periode pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.
Partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.
Setelah Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, PKS pun tetap memilih untuk menjadi oposisi walaupun hanya sendiri.
Dengan fakta tersebut, Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Prabowo bergabung ke pemerintah.
Anggota DPR di Komisi II ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.
Dengan bergabungnya Partai Gerindra, Mardani khawatir masyarakat kemudian menjadi apatis dan tidak lagi mau terlibat dalam politik praktis seperti pemilu.
"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.
Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat keterlibatan publik dalam pesta demokrasi terputus lagi.
"Karena nanti Pemilu 2024 belum tentu begitu. Kalau begini (pihak yang kalah bergabung dengan pemenang pemilu), yah, sama saja," kata dia.
Kendati demikian, kata Mardani, PKS menghormati keputusan Prabowo tersebut untuk bergabung ke pemerintahan.
Walau tak meminta izin kepada PKS, kata dia, tetapi Prabowo memang sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri.
"Kami hormati, hargai dan doakan (Prabowo), tapi PKS tetap oposisi," kata dia.
Tak hanya berkoar-koar
Menanggapi kesiapan PKS menjadi oposisi, peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, dirinya berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.
Hal penting yang dilakukan PKS adalah menunjukkan taji saat berada di parlemen.
"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.
Sebab, kata dia, jika PKS hanya ramai membentuk opini publik tanpa melakukan langkah yang substansif, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," kata Lucius Karus.
(Tribunnews.com/ Nurul Hanna/ Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)
Soal Surya Paloh Bertemu PKS, Irma Suryani Sebut Partai NasDem Hanya Tiru Jokowi
Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani menyatakan, pertemuan ketua umumnya, Surya Paloh, dengan Presiden PKS Sohibul Iman meneladani Presiden Joko Widodo yang tak memutus silaturahim dengan partai yang berbeda sikap di Pilpres 2019.
Menurut Irma, pertemuan Surya dengab Sohibul sama halnya dengan langkah Jokowi mengajak Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.
Langkah tersebut sama-sama sebagai upaya menjaga persaudaraan dalam membangun Indonesia.
"Nasdem ingin mengajak semua partai bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Baik dari luar maupun dari dalam pemerintah. Bukankah itu juga yang dilakukan Presiden ketika mengajak Gerindra masuk ke kabinet?" kata Irma melalui pesan singkat, Senin (4/11/2019).
Ia menilai tak ada yang salah dengan pertemuan Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman pekan lalu.
Ia menyatakan, melalui pertemuan tersebut, Nasdem berupaya membangun kerja sama dengan PKS untuk mengoptimalkan sistem kontrol dan pengawasan.
Menurut Irma, hal itu justru bersifat positif. Selain itu, Irma mengatakan, pertemuan Nasdem dan PKS penting sebagai simbol bersatunya partai nasionalis dan agamis di Indonesia.
"Lalu di mana salahnya pertemuan tersebut? Hanya kelompok hipokrit saja yang takut dengan bayangan diri sendiri," kata Irma melalui pesan singkat, Senin (4/11/2019).
Pertemuan antara Surya Paloh dan Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019), dinilai menjadi sinyal koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai rapuh.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR. Usai bertemu dengan PKS, kini Nasdem berencana untuk melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga berada di luar pemerintahan.
Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)