Ini yang Dilakukan Yayasan Ayo Indonesia dan Dinas Kesehatan Manggarai terkait Kesehatan Inklusi

-Yayasan Ayo Indonesia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan semiloka sehari dengan tema "Layanan Kesehatan

Ini yang Dilakukan Yayasan Ayo Indonesia dan Dinas Kesehatan Manggarai terkait Kesehatan Inklusi
PK/RIS
SEMILOKA-Semiloka sehari dengan tema "Layanan Kesehatan Inklusi Disabilitas di Manggarai" di Aula Dinas Kesehatan, Jumat (8/11/3019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-RUTENG-Yayasan Ayo Indonesia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan semiloka sehari dengan tema "Layanan Kesehatan Inklusi Disabilitas di Manggarai" di Aula Dinas Kesehatan, Jumat (8/11/3019).

Kegiatan semiloka ini dihadiri oleh 22 Kepala UPTD yang ada di Kabupaten Manggarai, Pengurus PERTUNI, Lembaga Santu Damian cancar, SLB Karya Murni, SLB Negeri Tenda dan Kepala BPJS kabupaten Manggarai.

Tujuan semiloka adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pelayanan kesehatan yang inklusi terhadap para penyandang disabilitas di Manggarai.

Dalam sambutan pada acara pembukaan semiloka, Tarsi Hurmali, Direktur Yayasan Ayo Indonesia mengatakan, dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 4 berbunyi setiap orang berhak atas kesehatan dilanjuntukan pasal 5 menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Petinju PPLP NTT Jangan Sombong, Tunjukkan Kualitas Bertinju Meraih Prestasi, Pertahankan Juara Umum

Ini Kata Rahmad Darmawan Pelatih PS Tira Persikabo, Persebaya Punya Kedalaman Skuad, Info

"Kata penting di sini adalah kata setiap orang, ini berarti Negara dengan tegas mau menjamin terpenuhinya hak kesehatan dari setiap orang baik yang disabiltas maupun bukan penyandang disabilitas," jelas Tarsi.

Sedangkan Yasintas Aso, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Manggarai yang membuka acara semiloka mengungkapkan, untuk pemenuhan hak para penyandang disabilitas terkait penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah terhadap mereka, seperti toilet, jalan bidang miring akan menjadi program jangka panjang, sedangkan untuk jangka pendek pihaknya fokus kepada pelaksanaan PIS-KP ( Program Indonesia Sehat-Pendataan Keluarga) di setiap UTPD.

Kegiatan pendataan keluarga, kata Yasinta, sangat penting untuk mengetahui jumlah dan jenis disabilitas di setiap keluarga agar pemerintah daerah melakukan intervensi kepada para penyandang disabilitas secara tepat.

Pada sesi presentasi materi, dr. Yenny Tjuatja , salah satu narasumber, membawakan materi dengan judul Peta Jalan Layanan Kesehatan Iklusif Disabilitas menyoroti tentang peran pemerintah untuk menyiapkan atau menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas.

Menurut Yeni, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 mengamanatkan pemerintah daerah dan atau masyarakat sebagai pelaksana dalam upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang disablitas dan menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah terhadap penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif.

Halaman
123
Penulis: Aris Ninu
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved