News
Puluhan Tokoh Masyarakat 'Serbu' Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Ada Apa
Puluhan tokoh masyarakat (Tomas) Sumba Barat Daya (SBD) 'menyerbu' kantor bupati setempat, Rabu (30/10/2019) siang.
Penulis: Petrus Piter | Editor: Benny Dasman
Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Petrus Piter
POS KUPANG, COM, TAMBOLAKA - Puluhan tokoh masyarakat (Tomas) Sumba Barat Daya (SBD) 'menyerbu' kantor bupati setempat, Rabu (30/10/2019) siang.
Mereka menemui Bupati dan Wakil Bupati SBD, dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, S.IP di ruang kerja bupati.
Kedatangan puluhan tomas, antara lain Imanuel Horo, Martinus Wakurkaka, Yohanes Ngongo (Ongko Joni), Welem Malo Lingu, Roli Dunga, Yustinus Y Dawa, untuk memberi dukungan agar Bupati dan Wakil Bupati SBD tetap bekerja seperti biasa dalam suasana kedamaian.
Para tokoh masyarakat tidak ingin terjadi pertentangan antara Pemkab SBD dengan pemerintah provinsi.
Tokoh masyarakat tersebut mengaku telah menonton video pernyataan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H, tentang Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete, terkait kewenangan pengangkatan Sekda SBD.
Mereka juga mengaku sudah melihat foto pertemuan Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete, dengan Gubermur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H, sehari setelah video pernyataan Gubernur NTT beredar.
Para tomas dan masyarakat SBD, kata Martinus Wakurkaka, merasa terluka ketika sekilas menonton video pernyataan Gubernur NTT. Namun setelah menyaksikan foto pertemuan Bupati SBD dengan Gubenur NTT, sehari setelah video beredar, hati masyarakat SBD kembali dingin.
"Kami percaya, pemimpin kami, bupati dan wakil bupati dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, pasti telah menyelesaikan hal itu dengan baik. Sebab Bupati dan Wakil Bupati SBD adalah pemimpin pilihan rakyat. Dan, Gubenur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, juga pemimpin NTT pilihan rakyat NTT, termasuk rakyat SBD," ujar Martinus Wakurkaka.
Selaku tokoh masyarakat SBD, lanjut Martinus Wakurkaka, berkeinginan agar para pemimpin, bupati dan wakil bupati SBD, Gubernur-Wakil Gubenur NTT harus bekerja sama dan berkoordinasi dalam memimpin daerah ini.
"Kami tidak ingin pertentangan terjadi, kami rakyat SBD sudah capek dan menginginkan para pemimpin kami bekerja bergandengan tangan membawa SBD dan NTT ke depan lebih maju," tegas Martinus Wakurkaka di hadapan Bupati-Wakil Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete-Marthen Christian Taka.
Peraturan sebagai Panglima
Menyambut kedatangan puluhan tokoh masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati SBD, Kornelius Kodi Mete dan Marthen Christian Taka, menegaskan, peraturan atau hukum merupakan panglima dalam pengambilan setiap keputusan.
Hal itu berarti seluruh keputusan dan kebijakan pemerintah daerah harus berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
"Karena itu sebagai pemimpin daerah ini kami tetap menempatkan peraturan atau hukum sebagai pijakan utama pengambilan setiap keputusan," ujar Kodi Mete diamini Christian Taka, Rabu (30/10/2019).
Menurut Kodi Mete, pada masa kepemimpinannya bersama wakil bupati berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah ini harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dan hal itu pasti mendapat reaksi dari kalangan masyarakat SBD khsususnya dan Indonesia umumnya.
"Sebagai pemimpin daerah ini, kami harus tetap tegak dan tegas menjalankan komitmen hukum sebagai penglima dalam setiap pengambilan keputusan. Hal itu guna menjamin keadilan, kesetaraan dan kenyamanan hidup rakyat SBD," tegas Kodi Mete. *