Terlanjur Beredar Luas, Kabar Ahok & Antasari Azhar jadi Dewan Pengawas KPK Ternyata Hoaks

"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019) lalu.

• Ini Kata Juru Bicara Jokowi soal Seleksi, Ahok hingga Antasari Azhar Masuk Bursa Dewan Pengawas KPK

Ketentuan Dewan Pengawas KPK baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Saat ini, UU KPK hasil revisi baru saja dikembalikan Istana Kepresidenan ke DPR karena ada salah ketik.

Dengan demikian, informasi bahwa Ahok dan Antasari Azhar telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK jelas hoaks.

"Maka dari itu harusnya tidak ada berita-berita yang mengatakan tentang adanya anggota dewan pengawas yang baru atau yang sudah dipilih," ujar Kurnia.

Terkait ada kelompok Taliban di tubuh KPK, Kurnia mengatakan jika pihak yang menuding isu tersebut bisa membuktikan tuduhannya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berdiskusi dalam acara talkshow POLEMIK di d'consulate resto, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019). Talkshow ini memiliki tema KPK Adalah Koentji yang membahas tentang revisi Undang-Undang KPK yang sedang bergulir. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS (TRIBUN/IQBAL FIRDAUS)

"Pihak yang menuding isu Taliban dan lain-lain itu harusnya yang bersangkutan bisa menjelaskan Taliban seperti apa? Buktinya apa? Tudingan itu apakah ada pembuktian yang dilakukan?" kata Kurnia.

Menurut Kurnia, isu-isu semacam ini dihembuskan oleh pihak tertentu yang tidak suka dengan perkembangan KPK dalam memberantas korupsi.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdebatan isu yang tidak substansial dan validasinya diragukan.

• Jika Ahok dan Antasari Azhar Ditunjuk Jokowi Jadi Dewan Pengawas KPK, Bagaimana Tanggapan Publik?

"Ini kan tidak baik ya untuk pencerdasan masyarakat. Kami berharap masyarakat selalu cek beberapa pemberitaan terkait tudingan kepada KPK. Banyak sekali media kredibel yang dijadikan rujukan untuk menilai apakah informasi narasi itu benar atau salah," kata dia.

"Jangan sampai terjebak pada narasi pihak tertentu yang memang tidak senang dengan KPK yang mengeluarkan pendapat yang tidak ada obyektivitasnya, hanya pendapat yang subyektif sehingga masyarakat justru dikaburkan pandangannya," ujar Kurnia.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan jika Dewan Pengawas KPK nantinya akan lebih banyak diisi oleh ahli hukum.

"Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

• Anies Baswedan Tak terima Disalahkan Soal Polemik APBD DKI 2020, Ungkit Pemerintahan Era Ahok BTP