Sejumlah Fraksi di DPRD Minta Pemkab Lembata Buat Kajian Soal Pinjaman Daerah

Sejumlah fraksi di DPRD Lembata minta Pemkab Lembata buat kajian soal pinjaman daerah

Sejumlah Fraksi di DPRD Minta Pemkab Lembata Buat Kajian Soal Pinjaman Daerah
POS KUPANG.COM/RICKO WAWO
Suasana Sidang Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda Kabupaten Lembata Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 di Kantor DPRD Lembata, Selasa (5/11/2019) 

Sejumlah fraksi di DPRD Lembata minta Pemkab Lembata buat kajian soal pinjaman daerah

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Sejumlah fraksi DPRD Lembata menanggapi rencana pemerintah Kabupaten Lembata melakukan pinjaman daerah senilai Rp300 Miliar melalui Bank NTT guna percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lembata.

Sebelumnya, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur sudah menyampaikan niat ini dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda Kabupaten Lembata Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 saat sidang paripurna Senin kemarin.

Apa Alasan Presiden Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK? Ini Penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD

Menanggapi rencana ini, dalam pandangan umum, beberapa fraksi meminta pemerintah daerah membuat kajian lagi.

Fraksi PDIP, misalnya, meminta pemerintah mempersiapkan sebuah dokumen yang menjadi syarat mutlak proses kerja sana karena karena rencana ini tidak termuat di dalam RPJMD 2017-2022 serta RKPD dan KUA-PPAS.

"Harus ada studi kelayakan konsolidasi kepada berbagai pihak untuk menjaring peningkatan pendapatan," kata juru bicara Fraksi PDIP, Gaby Raring saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda Kabupaten Lembata Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 di Kantor DPRD Lembata, Selasa (5/11/2019).

Peringatan Bagi Ibu Hamil, Hati-hati Konsumsi Obat Pereda Nyeri, Bisa Berisiko Bagi Anak

Gaby menambahkan perlu ada desain teknis secara menyeluruh dengan segala anggaran yang merupakan dokumen penting sebagai landasan pijak persetujuan DPRD. Fraksi PDIP juga menolak rencana pemerintah mengadakan kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari pinjaman daerah.

Alasannya, setiap sub penyalur harus memiliki alat angkut BBM sendiri berdasarkan aturan BPH Migas.

"Jika pemerintah berargumentasi bahwa pengadaan kapal angkut BBM bertujuan meningkatkan PAD, maka seharusnya, pemda memanfaatkan peran perusahaan daerah untuk jadi sub penyalur sehingga keuntungan pengelolaannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD."

Fraksi Partai Amanat Persatuan juga meminta pemerintah memikirkan lebih matang dan juga memperhatikan ketersediaan dan kemampuan para penyedia yang ada di Kabupaten Lembata.

"Sebenarnya pemerintah bisa membangun daerah ini dengan uang yang sudah ada di APBD kita. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah menentukan skala prioritas pembangunan dan meniadakan kegiatan yang bersifat seremoni atau hiburan dengan biaya tinggi," kata jubir Fraksi Syamsudin.

Fraksi Kebangkitan Bangsa Lembata (FKBL) mengimbau pemda tidak menciptakan beban dan utang bagi daerah. Mereka juga meminta kajian regulasi yang memungkinkan dilakukan pinjaman.

"FKBL mendukung pembangunan infrastruktur hanya saja mesti melalui proses yang benar agar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan masalah bagi pemerintah rezim berikut," imbuh jubir Fraksi FKBL Yosef Boli Muda.

Fraksi Partai Demokrat juga berkeberatan salah satunya karena belum ada penjelasan atau kajian yang komprehensif tentang hal ini yang minimal memuat secara detail rasio kemampuan daerah, defisit, jangka waktu pengambilan, manfaat pinjaman, suku bunga dan perhitungan teknis dalam rangka mendanai pembangunan infrasruktur daerah. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved