Polemik Sidang DPRD TTU, Direktur PLBH Timor Minta BPK RI Audit APBD Tahun Sebelumnya

U-Direktur Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Timor, Adrianus Magnus Kobesi, SH mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka

Polemik Sidang DPRD TTU, Direktur PLBH Timor Minta BPK RI Audit APBD Tahun Sebelumnya
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
/Direktur PLBH Timor, Adrianus Magnus Kobesi, SH.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Direktur Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Timor, Adrianus Magnus Kobesi, SH mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTU meminta BPK RI untuk melakukan audit tambahan anggaran di luar hasil sidang paripurna.

Advokat Peradi tersebut mengatakan hal itu menyusul kericuhan pada saat pembukaan sidang III DPRD TTU tahun 2019 tentang pembahasan RAPBD TTU tahun anggaran 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Setempat, Senin (4/10/2019).

Menurutnya, apabila DPRD Kabupaten TTU menemukan adanya tambahan anggaran di luar hasil sidang Paripurna atau diduga adanya "Mafia Anggaran" maka DPRD TTU mestinya meminta BPK RI untuk melakukan audit reguler terlebih dahulu.

Anggota DPRD TTU Temukan Selisi Anggaran Rp 200 Miliar Lebih dalam Dokumen KUA PPAS

Magnus mengungkapkan, jika nantinya dalam melakukan audit, ditemukan adanya indikasi korupsi maka akan dilanjutkan dengan audit Investigatif untuk selanjutnya direkomendasikan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan.

Magnus menegaskan, apabila kericuhan yang terjadi kemarin menjadi puncak dari perbuatan merubah anggaran pasca paripurna selama ini, maka tidak sulit untuk dibuktikan bahwa banyak terjadi penambahan anggaran di luar paripurna pada tahun anggaran sebelumnya.

"Katakan pada tahun anggaran 2018, jelas-jelas tidak pernah di bahas di anggaran, lalu dimasukan dalam APBD, kemudian kegiatan sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga seperti proyek jembatan nonobarus, jalan Oenak-Haekto, dan jalan Nian-Oeneke," terangnya.

Diakui Magnus, beberapa proyek tersebut memang tidak pernah dilakukan pembahasan di DPRD tetapi telah dilaksanakan sehingga kuat dugaan praktik penambahan anggaran tersebut terulang lagi di tahun anggaran 2019 ini.

Mestinya, kata Magnus, dewan menyeruhkan adanya audit reguler yang nantinya akan ditingkatkan ke audit investigasi atau bahkan demi kepentingan rakyat TTU minta audit independent dari lembaga uudit keuangan.

"Biar jelas perseturuan ini berakhir secara prosedural," ungkapnya.

Magnus mengungkapkan pelaksanaan audit tersebut harus memenuhi regulasi Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"Dan juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Saya yakni pasti akan menemukan banyak hal terkait pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. (mm)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved