Anggota DPRD TTU Temukan Selisi Anggaran Rp 200 Miliar Lebih dalam Dokumen KUA PPAS

Anggota DPRD TTU temukan selisi anggaran Rp 200 miliar lebih dalam dokumen KUA PPAS

Anggota DPRD TTU Temukan Selisi Anggaran Rp 200 Miliar Lebih dalam Dokumen KUA PPAS
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Anggota DPRD TTU dari Fraksi PDIP, Frengky Saunoah 

Anggota DPRD TTU temukan selisi anggaran Rp 200 miliar lebih dalam dokumen KUA PPAS

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Anggota DPRD Kabupaten TTU, Frengky Saunoah mengatakan, kejadian nyaris adu jotos tersebut saat dirinya bersama dengan anggota DPRD lainnya membahas tentang temuan perbedaan anggaran antara KUA PPAS yang ditandatangani tidak sesuai dengan paripurna.

Menurut Frengky, setelah DPRD membahas RAPBD tahun anggaran 2020, rancangan tersebut itu lalu dibawa dalam laporan hasil kerja banggar dan diparipurnakan. Saat paripurna berlangsung, sudah ditetapkan plafon anggaran.

Pasar Kasih Naikoten Kian Padat dan Memrihatinkan Warga Minta Pemkot Kupang Segera Benahi

Setelah itu, anggora banggar kemudian menandatangani dokumen KUA PPAS yang disiapkan oleh pemerintah.

"Nah setelah kita tandatangan kita cermati ternyata terjadi ketidaksesuaian antara dokumen yang kita tandatangani dengan keputusan paripurna yang sudah termuat dalam laporan hasil kerja banggar," ujarnya.

Gerindra Belu Masih Komunikasi Lintas Parpol Untuk Berkoalisi

Atas masalah tersebut, Frengky mengaku, DPRD Kabupaten TTU sudah melayangkan surat kepada pemerintah untuk menyesuaikan kembali dokumen KUA PPAS sesuai dengan paripurna.

"Tetapi ini kemudian tidak diindahkan. Sehingga kemudian tadi dipersoalkan," terangnya.

Terkait dengan perbedaan anggaran, jelas Frengky, terdapat disejumlah dinas seperti dinas pendidikan, dinas PMD, Dinas Sosial, Dina PUPR, dan Dinas Perumaha Rakyat.

"Jadi ada selisih lebih dan ada selisih kurang. Jadi yang selisih lebih itu ada kurang kebih Rp. 200 miliar. Misalnya di Dinas Sosial, plafon yang ditetapkan itu Rp. 1,7 miliar lebih, kemudian dalam KUA PPS yang kita tetapkan menjadi Rp. 3 miliar lebih, kemudian di dinas pendidikan Rp. 53 miliar, tapi dalam dokumen KUA PPAS yang dibikin oleh pemerintah Rp. 100 miliar lebih, di dinas perumahan itu Rp. 65 miliar tapi dalam dokumen KUA PPAS Rp. 200 miliar lebih, lalu di dinas PMD, plafon yang kita tetapkan Rp. 4 miliar lebih, tapi dalam dokumen KUA PPAS Rp. 8 miliar lebih," ungkapnya.

Frengky mengungkapkan, sebenarnya tidak boleh pemerintah daerah merubah anggaran tersebut. Harusnya, angka yang ada didalam KUA PPAS harus merujuk pada plafon yang ditetapkan dalam paripurna.

"Ini kan sudah jelas ketidakpatuhan terhadap hasil paripurna. Paripurna itu kan melibatkan semua pihak, termasuk Pak Bupati sendiri, ketika laporan ini disampaikan, beliau juga sudah setuju dengan plafon ini, nah kenapa dalam dokumen malah berubah, soalnya kan disitu," ungkapnya.

Frengky mengatakan, sebenarnya sebelum masalah terjadi, saat pembahasan sidang tersebut, dirinya hanya meminta supaya pemerintah daerah memperbaiki terlebih dahulu dokumen KUA PPAS sesuai dengan hasil paripurna. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved