Ini Yang Dilakukan Dinas PUPR Matim Bersama Bupati Agas Menjaga Kualitas Proyek

Di sini perlu ada kegiatan pelatihan keterampilan dan dibutukan sertifikat. Sehingga mutu proyek ditentukan oleh tenaga kerjanya dan bukan kontraktornya. Karena ada juga kontraktor yang buta huruf, tapi perusahanya jelas sehingga kedepan tenaga kerja dituntut harus bersertifikat," tutur Bupati Agas.

Ia menegaskan, jika sudah mengantongi sertifikat, maka nilai tawar tukang khususnya soal biaya kerja, sangat tinggi.

"Saat ini, karena belum ada yang miliki sertifikat, maka biaya kerja tergantung nego. Selain itu, tukang itu memang musti spesialisasi dan jangan rambang. Ke depan kalau saja tenaga kerja tidak punya sertifakat, proyek itu tidak layak. Saya mau katakan, 70 persen mutu proyek itu tergantung tenaga kerja. Tapi kalau hasil pekerjaan tidak beres, cabut itu sertifikat. Keahlian kalian hari ini dinilai oleh lembaga kompetensi. Saya minta peserta ikut dengan serius," tegas Bupati Agas.

Dari papan informasi, proyek Pembangunan Jembatan Wae Laku Hulu, dengan nomor kontrak 1237/PPK. BM.DAU-DPUPR/VII/2019, dikerjakan oleh kontraktor CV. Dwi Jaya. Pengawasnya CV. Koordinat Teknikal. Anggaran proyek atau nilai kontak Rp 2.816.047.000 dari DAU. Waktu pelaksanaan 140 hari kerja, (ris)