UMP NTT

Ende Tidak Terapkan UMK Hanya UMP NTT, Ini Penjelasan Nakertrans Ende

Pemda Ende tidak menerapkan Upah Minumun Kabupaten ( UMK Ende) namun menerapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP NTT) sebagaimana daerah lain di Provinsi N

Ende Tidak Terapkan UMK Hanya UMP NTT, Ini Penjelasan Nakertrans Ende
Thinkstock .
Ilustrasi rupiah 

Ende Tidak Terapkan UMK Hanya UMP NTT, Ini Penjelasan Nakertrans Ende

POS-KUPANG.COM | ENDE - Pemda Ende tidak menerapkan Upah Minumun Kabupaten ( UMK Ende) namun menerapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP NTT) sebagaimana daerah lain di Provinsi NTT.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ende, Sunyoto, S.Ap mengatakan hal itu kepada Pos-Kupang.Com, Jumat (1/11/2019) ketika dikonfirmasi mengenai UMP di Kabupaten Ende.

Warga Desa Bulan, Mangggarai Dibunuh Saat Mandi di Kali Wae Rua, Ini Penjelasan Camat Ruteng

Sunyoto mengatakan bahwa saat ini UMP di Kabupaten Ende sebesar Rp 1.795.000 sama seperti daerah lain di Provinsi NTT.

Sunyoto mengatakan bahwa Kabupaten Ende hanya bisa menerapkan UMP belum menerapkan UMK karena memang kemampuan para pengusaha di Kabupaten Ende baru sebatas memberikan UMP.

"Sesuai dengan ketentuannya UMK harus lebih tinggi dari UMP atau tidak boleh lebih rendah dari UMP maka dengan demikian di Kabupaten Ende hanya menerapkan UMP bukan UMK," kata Sunyoto.

Kadis Kesehatan TTS Irene Atte: Jampersal yang Dikelola Dinas Kesehatan Lancar dan Aman

Sunyoto mengatakan bahwa terkait dengan adanya UMP maka pihaknya akan meneruskan edaran kepada para pemilik perusahaan untuk diketahui serta ditindaklanjuti.

Sunyoto mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan atau pengaduan dari pencari kerja atau pekerja terkait dengan upah yang mereka terima dan itu artinya para pekerja memang menerima upah yang diberikan oleh para pemilik perusahaan.

"Mungkin sudah ada kesepakatan antara para pekerja dan pemilik perusahaan terkait dengan upah yang mereka terima,"kata Sunyoto.

Namun demikian pihaknya berharap agar para pemilik perusahaan bisa membayar tenaga kerja sesuai dengan UMP yang telah berlaku. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved