Polemik Geothermal di Wae Sano, Ketua DPRD Manggarai Barat: Masyarakat Tidak Boleh Jadi Korban

Polemik Geothermal di Wae Sano, Ketua DPRD Manggarai Barat: masyarakat tidak boleh Jadi Korban

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Polemik tentang rencana pemanfaatan geothermal atau energi panas bumi di Desa Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), masih berlangsung. Ada warga yang menerima namun ada juga yang menolak.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Edistasius Endi, menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi korban terkait rencana itu.

• Prakiraan BMKG, Enam Lokasi Wisata Favorit di Sumba Siang Hari Ini Cuacanya Mendung

"Kebutuhan listrik itu mutlak tetapi di satu sisi masyarakat tidak boleh jadi korban," kata Edistasius.

Pihaknya kata dia sudah mendapat penjelasan bahwa yang menolak ada 8 persen, yang menerima 89 persen dan yang abu-abu 3 persen.

"Tugas kami bagaimana supaya yang 8 persen bisa bergabung dalam 89 persen itu. Juga yang 3 persen untuk bisa bergabung," kata Edistasius.

• Prakiraan BMKG: Dua Daerah di NTT Hari Ini Berpotensi Terjadi Hujan, Yuk Simak Penjelasannya!

Namun kata dia, bila tetap ada penolakan maka harus disiapkan beberapa perencanaan alternatif.
Misalnya masyarakat akan mendapat kompensasi.

"Harapannya pemerintah harus sosialisasi dengan baik terkait niat mengeksplorasi Danau Sanonggoang. Tidak boleh ada tahapan yang terlewatkan. Kalau ada yang terlewatkan maka pemerintah dianggap tidak berpihak pada masyarakat," kata Edistasius.

Pemerintah kata dia harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan itu sangat bermanfaat.

"Tugas pemerintah supaya masyarakat bisa menerima kegiatan yang akan dilakukan itu. Pemerintah tidak boleh menyerah. Harus meyakinkan ke masyarakat bahwa kegiatan itu bermanfaat," kata Edistasius.

Namun dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak boleh memaksa. "Kalau masyarakat terus menerus menolak, pemerintah tidak boleh memaksa diri. Karena yang merasakan adalah mereka. Kalau pemerintah sudah mampu meyakinkan masyarakat, tinggal pemerintah membangun. Harus ada kepastian dari awal bahwa CSR yang dihasilkan dari operasinya geothermal itu harus betul-betul untuk masyarakat yang berada di wilayah Danau Sanonggoang dan sekitarnya," kata Edistasius. (Laporan reporter pos-kupang.com, servatinus mammilianus)