Kepala Kementerian Keuangan Beberkan Realisasi Dana APBN di NTT, Simak Penjelasannya

Kepala Kementerian Keuangan beberkan realisasi dana APBN di NTT, simak penjelasannya

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Hari Uang harus diperingati karena perjuangan untuk menerbitkan uang RI pada masa itu sangat banyak menghadapi tantangan. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan sejarah agar lebih menghargai uang RI.

Demikian disampaikan Kepala Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana, pada Talk Show Peringatan Hari Oeang ke-73 di Aula Lantai VI Gedung Kantor Keuangan Negara, Rabu (30/10/2019).

• Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Sudah Dilantik, Tiga PR Sudah Menanti, Apa Saja?

Pada Talk Show kali ini, Lidya memaparkan terkait APBN Uang Kita. "Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah uang kita. Jadi saat ini Kementerian Keuangan ketika berbicara terkait dengan APBN, selalu menyampaikan dengan bahasa yang sangat lugas, yang dapat dipahami dengan orang awam dengan bahasa uang kita. Karena APBN itu uang rakyat, dihimpun dari rakyat. Maka ada pendapatan, pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan digunakan untuk belanja pemerintah. Utamanya melayani publik. Maka APBN itu adalah uang kita, uang rakyat," tuturnya.

Ny Lidya menyampaikan realisasi pendapatan di NTT sampai saat ini mencapai Rp 1,5 triliun. Sementara di sisi belanja untuk Kementerian Lembaga ada Rp 16,9 triliun.

• Pelaku Penganiayaan Gadis 16 Tahun di Malaka dan Viral di Facebook Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Artinya bila menggunakan pendapatan yang dihimpun dari NTT, maka tidak bisa mencukupi belanja Kementerian Lembaga di NTT. Tapi konsep APBN adalah konsep nasional jadi tidak dilihat dari regional.

Ia menyampaikan posisi realisasi belanja pada triwulan III akhir September menyentuh angka 55,52 persen. Hal itu berarti 45 persen akan digencar di triwulan IV. Bisa jadi ini pemicu dari inflasi karena berburu belanja.

"Selanjutnya proyeksi. Proyeksi kita positif, belanja Kementerian Lembaga berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya kami berharap menyentuh 95 persen. Perlu disikapi ada beberapa proyeksi tidak salur khusus dana alokasi khusus fisik," ujarnya.

Lanjutnya, prioritas nasional yang ada di NTT seperti proyek jalan di Flores, jembatan, bendungan dan lainnya. Artinya bila menggunakan APBN dengan sebaik-baiknya, membuka jalur komunikasi dan distribusi maka pertumbuhan ekonomi seharusnya positif di NTT.

Ia juga menyampaikan terkait dana alokasi khusus fisik adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa. Saat ini DAK fisik menjadi pilihan pengalokasian dana transfer dan mempertimbangkan kebutuhan spasial dari kabupaten/kota masing-masing. Karena DAK fisik ini proposal sesuai kebutuhan kabupaten dengan berbagai tahapan musyawarah dan sebagainnya. DAK Fisik 2018 sudah banyaj yang dihasilkan ada jalan, pendidikan, kesehatan, air minum dan lainnya.

Kemudian juga dengan desa, sana desa di 2018 sudah menghasilkan 632 jnit jembatan, gedung PAUD, TK, Posyandu, irigasi yang diperbaiki, dan pelatihan kesehatan.

Memyimak hasil hasil dari APBN ini tentu kita optimis bahwa jalur distribusi mulai dibuka, jalan jalan di desa menjadi bagus, kesehatan menjadi bagian yang diperhatikan, irigasi, embung, sanitasi menjadi bagian penting dari kesehatan untuk mencegaj stunting. Inilah mengapa dana desa menjadi perhatian penting pemerintah.

Disampaikannya tahun 2019 dari Rp 34 triliun untuk NTT Rp 16 triliun untuk Kementerian Lembaga dan sisanya untuk trasnfer ke daerah dan dana desa.

Ini berarti pemerintah sangat konsen terhadap otonomi daerah. Karena setiap kabupaten/kota memiliki karakeristik yang berbeda-berbeda sehingga prinsip desa terealisasi tetap dipertahankan dengan mengalokasikan transfer ke daerah dan daa desa.

Disebutkannya, tahun 2019, Rp 23 triliun, tahun 2020 Rp 24 triliun termaksud DAK Fisik, non fisik, DAU. Yang menjadi perhatian pada tahun 2019, transfer ke daerah dan dana desa ada DAK fisik Rp 3,4 triliun masih terealisasi saat ini 31 persen.