Rasio Elektrifikasi NTT Terendah, Undana Kupang Lakukan Survei Verifikasi
Terkait Rasio Elektrifikasi NTT Terendah, Undana Kupang Lakukan Survei Verifikasi
Penulis: Laus Markus Goti | Editor: Kanis Jehola
Terkait Rasio Elektrifikasi NTT Terendah, Undana Kupang Lakukan Survei Verifikasi
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang melakukan survei verifikasi rasio elektrivikasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Survei tersebut dilakukan dalam kerja sama dengan PLN wilayah NTT dan Badan Pusat Statistik NTT untuk meningkatkan rasio elektrivikasi dalam rangka mendukung program Pemda, NTT Bangkit dan Sejahtera.
• Kristiani, Pengusaha Sumba Timur Berharap Sumpah Pemuda Jadi Wadah Pengembangan Tenun Ikat
Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si, Rektor Undana memaparkan hasil survei dalam kegiatan seminar dan deklarasi rasio elektrifikasi NTT di Hotel Aston Kota Kupang, Senin (28/10/2019).
Fred menjelaskan, pihaknya sebagai lembaga pendidikan melakukan survei dan mendapat pengesahan institusi resmi dalam hal ini BPS, baik dalam rancangan penelitian maupun pelaksanaannya.
Fred mengatakan, dari kajian verifikasi yang telah dilakukan Undana terhadap 532 dari data PODES NTT, diperoleh rasio elektrifikasi di NTT mencapai 82,97%.
• Moment Sumpah Pemuda, Penulis Asal TTS Ini Ajak Lebih Banyak Pemuda Membangun Desa
Rasio elektrifikasi 82,97% diperoleh dari 53,55% pelanggan ber ID PLN dan rasio elektrifikasi 29,42% non PLN.
Rincian untuk rasio elektrifikasi non PLN antara lain, RE Kk numpang terhadap KK PLN 4,32%, RE KK perluasan atau over spanning dari ber ID PLN 7,58% dan RE KK bersumber listrik lainnya 17,52%.
Kabupaten dengan RE terendah yaitu di bawah 70% yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (60,55%), Kabupaten Sumba Barat Daya (61,00%) dan Manggarai Timur (65,99%).
Fred menjelaskan, KK dengan sumber listrik non PLN over spanning (perluasan dari pelanggan PLN ber ID) 17,52% (99,381 KK) cukup banya dan secara teori beresiko terjadinya kebakaran karena hubungan singkat.
Sementara itu, KK dengan sumber listrik non PLN yang bersumber dari tenaga surya dan teknologi lainnya bersifat tidak stabil karena potensi kerusakan tanpa kemampuan memperbaiki.
"Hari ini kita sudah publikasi hasil survei verifikasi kita dan BPS menggaprove itu. Sehingga rasio elektrivikasi kita yang baru 82, 97%. Sekarang kita merujuk pada data terbaru ini, bukan lagi 76%," ujar Fred.
Fred mengatakan, melalui data ini bisa menjadi rujukan untuk membuat perencanaan pembangunan, program implementasi kemiskinan dan sebagainya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)