Karyawan PT Sasando Adukan Manajemen Lama ke Polisi

BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan tidak peenah dibayar iuran oleh manajemen.

Karyawan PT Sasando Adukan Manajemen Lama ke Polisi
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Kuasa Hukum karyawan PT. Sasando International Hotel, Freedom Radjah,S.H dan beberapa karyawan saat memberi keterangan pers kepada wartawan di Sasando International Hotel, Jumat (18/10/2019). 

Karyawan PT Sasando Adukan Manajemen Lama ke Polisi

POS -KUPANG.COM|KUPANG -- Karyawan PT. Sasando International Hotel mengadukan manajemen ke Polres Kupang Kota. Materi pengaduan itu berupa masalah dana koperasi dan dana BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan manajemen.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum para karyawan, Freedom Radjah,S.H di Sasando International Hotel, Jumat (18/10/2019).

Menurut Freedom, karyawan PT. Sasando International Hotel akhirnya melaporkan manajemen PT. Sasando International Hotel ke polisi karena merasa dirugikan selama ini.

"Para karyawan merasa dirugikan oleh manejemen lama sehingga mereka memutuskan mengadu ke polisi," kata Freedom.

Dia menjelaskan, materi yang diadukan pertama soal dana BPJS Ketenagakerjaan dengan terlapornya adalah manajemen yang lama, sedangkan masalah kedua adalah masalah koperasi dan terlapornya adalah pengurus koperasi," katanya.

Dia mengatakan, untuk persoalan BPJS, bahwa para karyawan merasa dirugikan, karena setiap bulan ada dama yang dipotong langsung manajemen dari upah /gaji mereka oleh manajemen, namun belakangan diketahui bahwa dana itu tidak disetor manajemen ke BPJS.

"Ada pemberitahuan berupa surat dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa ada tunggakan iuran dan denda para karyawan. Tunggakan iuran sebesar Rp 161.160. 315, sedangkan denda bulanan Rp. 28. 812.028 ,sehingga total tunggakan yang belum diselesaikan sebesar Rp 189.972.343," katanya.

Dikatakan, atas laporan itu, maka polisi wajib menerima laporan dan melakuian proses penyelidikan untuk mengetahui benar atau tidak laporan tersebut.

"Jika terbukti maka sudah diatur jelas dalam KUHP sehingga tahapan proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku /KUHP," ujarnya.

Dikatakan, sejak Februari 2018 hingga Juli 2019, ada dan BPJS yang tidak disetor oleh manajemen ke BPJS,padahal ada pemotongan gaji para karyawan.

Halaman
123
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved