Penandatanganan NPHD Dilakukan, Anggaran Pengawasan Pilkada Manggarai Barat Rp 11 M Lebih

Penandatanganan NPHD dilakukan, anggaran Pengawasan Pilkada Manggarai Barat Rp 11 M lebih

POS-KUPANG.COM/Foto Humas Bawaslu Mabar
Ketua Bawaslu Manggarai Barat (kanan) dan Bupati Manggarai Barat (kiri) saat tanda tangan NPHD. 

Penandatanganan NPHD dilakukan, anggaran Pengawasan Pilkada Manggarai Barat Rp 11 M lebih

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) terkait anggaran pengawasan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) tahun 2020 mendatang, sudah dilakukan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mabar Simeon Sofan Sofian, menyampaikan itu kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (13/10/2019).

160 Tahun Terpisah, Rumpun Keluarga Besar Manbait Bersatu Kembali

Dia menyampaikan, penandatanganan NPHD antara Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar itu, berlangsung pada Hari Jumat (11/10/2019) di ruang rapat bupati Mabar.

Penandatanganan NPHD dilakukan antara Ketua Bawaslu Mabar dengan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula, disaksikan oleh anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Mabar, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mabar.

Dua Orang Atlet Kempo Manggarai Barat Ikut Bertarung di Pra PON Banjarmasin

"Besaran biaya pengawasan Pilkada Mabar yang diusulkan oleh Bawaslu senilai Rp 13.492.578.000, sementara yang diakomodir oleh Pemkab Mabar sebagaimana tertera dalam NPHD tersebut senilai Rp 11.011.655.000. Selisih antara angka yang diajukan oleh Bawaslu Mabar dengan yang diakomodir oleh Pemkab Mabar menurut kami tergolong kecil," kata Simeon.

Dijelaskannya, mekanisme penganggaran dibagi dalam dua tahapan, yakni untuk tahun anggaran 2019 sebanyak Rp 296.343.000 dan untuk tahun anggaran 2020 sebanyak 10.715.312.000.

"Kami berterimakasih kepada Pemkab Mabar yang telah secara proporsional memperhitungkan ketersediaan anggaran untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada nanti, khususnya pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Mabar. Kami pastikan pengawasan setiap tahapan gelar Pilkada Mabar nanti bisa berlangsung optimal," kata Simeon.

Dia menambahkan, Pemkab Mabar melalui TAPD telah melakukan kajian yang cermat dan komprehensif atas proposal yang diajukan oleh Bawaslu Mabar beberapa waktu lalu.

Hal ini ditandai dengan proses pembahasan yang dilakukan sebanyak tiga kali antara Bawaslu dengan TAPD. (Laporan reporter pos-kupang.com, servatinus mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved