Soal TKI - DPRD Minta Pemprov NTT Buat Basis Data

Anggota DPRD NTT minta Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT) membuat basis data atau database menyangkut TKI.

Soal TKI - DPRD Minta Pemprov NTT Buat Basis Data
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Politisi PDIP Emanuel Kolfidus 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota DPRD NTT minta Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT) membuat basis data atau database menyangkut TKI.  Basis data ini sebagai dasar melakukan berbagai intervensi.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus, S.Pd ,Rabu (9/10/2019).

Menurut Emanuel, selama ini masalah TKI selalu saja terjadi dan penanganannya pun dikakukan ketika ada persoalan atau saat ada yang meninggal.

Dilantik Jadi Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau: Era Baru Pimpinan Milenial

"Kita minta pemerintah harus punya database ,jika belum ada, maka perlu dibenahi. Kenapa saya bilang harus ada basis data soal TKI, karena untuk lakukan intervensi butuh data," kata Emanuel.

Dia menjelaskan, dengan basis data juga, maka pemerintah secara mudah bisa melakukan pemetaaan persoalan TKI.

"Karena itu menurut saya,bereskan dahulu database TKI. Database ini berupa jumlah TKI, sebaran TKI di luar negeri atau di tempat kerja, asal TKI, jenis kelamin, legal ataukah ilegal dan lainnya. Jika legal, perlu jelas siapa perusahan yang mengirim dan sebagainya," jelas Emanuel.

Kisah Sukses TKI di Malaysia

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD NTT ini mengatakan, apabila database TKI lengkap, ketika muncul persoalan maka bisa diintervensi atau diselesaikan.

"Apabila dari pendataan itu, ditemukan TKI yang ilegal, maka bisa diambil langkah-langkah penanganan," katanya.

Disinggung menyangkut, adanya rencana Pemprov NTT membenahi TKI atau buruh migran Indonesia yang ilegal atau pun tidak memiliki identitas, Emanuel langsung memberi apresiasi kepada pemerintah.

" Kita apresiaai jika pemerintah ingin melakukan pembenahan status TKI atau melegalkan para TKI yang sudah ada di luar negeri. Tapi ini sudah merupakan kerjasama luar negeri ,karena itu ,Pemprov NTT perlu koordinasi dengan pemerintah pusat,karena ini menyangkut hubungan luar negeri," ujarnya.

Terkait Perda TKI, ia mengatakan, perda itu akan dilihat lagi.

"Sebagai DPRD Komisi V yang berkaitan langsung atau bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja, kami tentu akan bahas lagi. Saat ini perlu dipetakan lagi, apa pemicu persoalan TKI yang selalu terjadi ," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved