Luas Lahan Yang Digugat 312 Hektar, Awal Proses Pembangunan Pemerintah Tidak Minta 'Permisi'

menggugat biaya ganti rugi lahan kepada pemerintah sebesar Rp 312 miliar atau per meternya dihargai dengan Rp 100.000.

Luas Lahan Yang Digugat 312 Hektar, Awal Proses Pembangunan Pemerintah Tidak Minta 'Permisi'
istimewa
pekerjaan conduit pengelak Bendungan Temef di TTS - NTT 

Luas Lahan yang Digugat 312 Hektar, Awal Proses Pembangunan Pemerintah Tidak Minta 'Permisi'

POS-KUPANG.COM| SOE---Fransiskus Lodowik Mella menggugat ganti rugi tanah seluas 312 hektar di Desa Konbaki, Kecamatan Polen, yang masuk dalam lahan pembangunan Bendungan Temef. Tak tanggung-tanggung, Fransiskus Mella menggugat biaya ganti rugi lahan kepada pemerintah sebesar Rp 312 miliar atau per meternya dihargai dengan Rp 100.000.

Dalam gugutannya tersebut, Fransiskus Mella didampingi kuasa hukum dari Firma ABP dan Paralegal LKBH Fakultas Hukum Undana. Ada empat pihak yang digugat penggugat, yaitu Gubernur NTT, Kementerian PUPR, Bupati TTS dan Nindya Karya.

Sidang perdana di Pengadilan Negeri SoE dijadwakan, Selasa (8/10/2019). Namun sidang perdana yang dipimpin Hakim Ketua Wempy William James Duka, SH, MH, dan Hakim Anggota Putu Dima Indra, SH, dan Puti Agung Putra Baharata, SH, molor hingga pukul 14.30 Wita.

Sidang perdana ini terpaksa ditunda oleh Hakim Ketua James Duka karena ketidakhadiran para kuasa hukum tergugat.

Pihak pengadilan akan melayangkan surat panggilan dan pemberitahuan kepada tergugat untuk menghadiri sidang lanjutan, Selasa, 15 Oktober 2019.

Kuasa Hukum Penggugat, Dr. Detji Kory Elianor Nuban, SH, M.Hum, kepada awak media mengatakan, penggugat tidak menolak pembangunan Bendungan Temef tetapi penggugat menuntut adanya ganti rugi atas lahan miliknya seluas 312 hektar tersebut.

Penggugat menyayangkan sikap pemerintah yang sejak awal proses pembangunan Bendungan Temef tidak memiliki etikat baik untuk meminta "permisi" kepada penggugat selaku pemilik lahan.

Sehingga pihak penggugat mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan gugatan ganti rugi lahan Bendungan Temef pada 20 September 2019.

"Sejak awal dari masih pendataan hingga sosialisasi pemerintah tidak pernah meminta "permisi" kepada penggugat sebagai pemilik lahan lokasi Bendungan Temef. Padahal, pemerintah tahu siapa pemilik lahan tersebut," ungkap Kory.

Ditegaskannya, penggugat sama sekali tidak menolak pembangunan Bendungan Temef. Namun penggugat menuntut ganti rugi atas lahan miliknya tersebut.

"Silakan lanjutkan pembangunan Bendungan Temef karena penggugat tidak menolaknya. Yang penggugat tuntut adalah ganti rugi lahan miliknya," tegas Kory.

Ketika disinggung terkait bukti yang diajukan penggugat dalam perkara tersebut, Kory enggan membebarkannya. Ia beralasan hal itu akan terungkap dalam persidangan mendatang. Ia hanya menyebut jika bukti yang diajukan lebih dari 10 item.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang menyebutkan salah satu bukti yang akan diajukan oleh penggugat adalah peta Belanda yang disahkan di Cipanas 27 Desember 1934 atas nama Neno Mella, raja ketiga Mollo, Fektor Bijeli Pertama.

TERKUAK Ruben Onsu Suami Sarwendah Pilih Tanggal 5 Prosesi Adat Adopsi Betrand Peto, Ini Maknanya?

Ini Tanggapan Kades Olaia di Nagekeo Soal Pemilik Lahan Blokir Jalan

Bupati Belu Willybrodus Lay : Pemerintah Pusat Bangun Satu Lagi Bendungan di Belu

"Kalau soal bukti belum bisa kami beberkan saat ini, nanti di persidangan mendatang akan terungkap. Yang pasti bukti yang akan kami sampaikan banyak," pungkasnya. (laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved