Berita Nasional

KPU Rancang Syarat Calon Kepala Daerah Salah Satunya Tidak Pernah Lakukan KDRT, Ikutin Yuk!

KPU RI rancang syarat calon kepala daerah dalam draf Rancangan PKPU Pilkada 2010 salah satunya tidak pernah lakukan KDRT.

KPU Rancang Syarat Calon Kepala Daerah Salah Satunya Tidak Pernah Lakukan KDRT, Ikutin Yuk!
antaranews.com
Ketua KPU, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU memimpin Uji Publik RPKPU 

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Komisi Pemilihan Umum  KPU  RI menanggapi saran dan masukan publik berencana mencantumkan salah satu syarat calon kepala daerah pada draf Rancangan PKPU Pilkada 2020, tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan saat uji publik Rancangan Peraturan KPU Pilkada di Jakarta, Rabu (2/10/2019), mengatakan perlu mencantumkan soal KDRT selain soal judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya pada Rancangan PKPU.

"Kita juga berfikir mencantumkan secara eksplisit dan itu juga muncul dalam diskusi, tapi secara teknis belum kita cantumkan dalam draf," kata dia.

Betrand Peto Sudah Tiba di Labuan Bajo, Bersama Ruben Onsu dan Isteri Tercinta Sarwendah

Persyaratan calon kepala daerah tersebut akan masuk dalam Rancangan PKPU pada pasal 4 poin j yang menyebutkan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Ini tambahan yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon respon dari para pemangku kepentingan," ucapnya.

Unwira Kupang Gelar PISMA Rektor Minta Mahasiswa Tingkatkan Kreativitas

Komisi Pemilihan Umum RI pada Senin 23 September 2019 secara resmi telah meluncurkan penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah serentak 2020.

Pilkada serentak tersebut akan digelar di 270 daerah atau pada sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Simak Persiapan SMPN 1 Ruteng Jelang Kedatangan Ruben dan Betran

Setelah peluncuran, KPU kini melanjutkan tahapan Pilkada 2020 pada pembuatan Rancangan PKPU untuk pemilihan kepala daerah serentak.

Selain itu, KPU juga sedang merampungkan proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggara Pilkada 2020 di beberapa daerah. (*)

Editor: Apolonia Matilde
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved