Tamu Kita:Inche DP Sayuna: Teori Blocking Sead Bisa Diterapkan di Parlemen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Kaum perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) patut berbangga.

Bangga karena cita-cita, perjuangan, pergerakkan yang dilakukan selama ini berhasil.

Walau belum signifikan, namun berharap ke depan semakin banyak perempuan yang berada di ruang publik.

• Presiden Jokowi Sebut Kerusuhan di Wamena Ulah Kelompok Bersenjata, Jangan Digeser ke Konflik Etnis

Perempuan NTT berbangga karena mampu mengantarkan dua orang perempuan duduk di kursi parlemen dan memegang palu pimpinan.

Dua perempuan tersebut, yakni Emilia Nomleni sebagai Ketua DPR Provinsi NTT dan Inche DP Sayuan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT. Dua perempuan dari Pulau Timor yang mewakili perempuan NTT.

Pos Kupang berkesempatan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD NTT, Inche DP Sayuna. Walau pelantikan pimpinan defenitif baru dilakukan 1 Oktober 2019, namun perlu juga memberikan apresiasi kepada kaum perempuan.

Inche DP Sayuna bukan baru di dunia politik. Dia pernah dua periode duduk di kursi parlemen, dan satu kali gagal maju bertarung dalam Pilkada Kabupaten TTS periode 2014-2019, dan kembali maju dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019 dan berhasil lolos dan mendulang suara terbanyak dari Dapilnya.

• Sampaikan Belasungkawa untuk 33 Korban Tewas di Wamena, Ini Permintaan Presiden Jokowi

Inche DP Sayuna adalah seorang doktor (S3) dan berhasil menyelesaikan disetrasi dengan judul 'Penguatan Politik Hukum Affirmative Action Untuk Meningkatkan Representasi Perempuan di Parlemen'.

Baginya basik ilmu yang dimiliki tersebut bisa dioptimalkan di lembaga parlemen.

Terutama berkaitan dengan kuoata 30 persen bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen.

Dengan teori baru 'blocking sead' atau reserved sead yang ditemukanya, ia yakin kuota 30 persen perempuan yang diamanatkan Undang-Undang bisa terpenuhi.

Apa saja dan bagaimana teori tersebut bisa dijalankan dan apa saja yang akan dilakukan di lembaga parlemen untuk pembangunan di NTT terutama melawan keterpurukkan perempuan dan anak di bidang pendidikan dan kesehatan?

Ikuti wawancara Wartawati Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu dan Hermina Pello, dengan Dr. Inche DP Sayuna, SH, M.Hum, Mkn, di Kantor DPRD Provinsi NTT, Rabu (25/9/2019).

• Sembilan Wilayah di Sumba Timur Masuk Kategori Kekeringan Ekstrem, Wilayah Mana Saja?

Proficiat. Anda sudah dilantik menjadi anggota DPRD NTT, dan sebentar lagi pelantikan pimpinan defenitif DPRD NTT. Bagaimana perasaannya?
Puji Tuhan saya masih dipercayakan oleh masyarakat di TTS untuk duduk di bangku parlemen. Saya juga bersyukur bisa dapat kursi pertama dari Partai Golkar.
Pemilihan DPR kali ini cukup berimbang, kita punya 12 perempuan yang ada di DPRD provinsi NTT, ada dua yang menempati posisi pimpinan DPRD. Saya kira sepanjang sejarah politik di NTT, ini pertama kali perempuan menempati posisi sebagai pimpinan DPRD. Saya mengapresiasi partai politik yang memberi kepercayaan kepada perempuan untuk mewakili partai menjadi pemimpin di DPRD provinsi NTT. Juga penghargaan kepada seluruh perempuan di NTT, perjuangan perempuan NTT dalam bidang politik, kita menginginkan ada dua, hadirnya pemimpin-pemimpin yang mempunyai mindset yang responsif terhadap kepentingan perempuan. Dari mindset yang adil gender bisa menghasilkan kebijkan-kebijakan dan anggaran yang responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak. Mudah-mudahan komitmen itu menjadi komitmen 12 perempuan yang ada di DPRD provinsi termasuk 2 perempuan yang menempati posisi sebagai pimpinan DPRD NTT.

Apa yang akan dilakukan setelah duduk di kursi parlemen?
Kita punya harapan, tetapi yang terpenting adalah kalau kita evaluasi perjalanan DPRD selama ini, informasi yang direkam dari masyarakat ditampung DPRD, nanti hanya melalui rapat-rapat di DPRD, kadang-kadang tidak bisa di follow up secara penuh oleh eksekutif. Kita butuh sebuah sistem yang bisa lebih terbuka kepada publik supaya publik bisa memantau kinerja wakil mereka di DPRD dan juga bisa memantau follow up yang dilakukan oleh eksekutif berdasarkan catatan-catatan yang disampaikan oleh pimpinan atau anggota DPRD. Secara pribadi, saya ingin ada sebuah aplikasi atau sistem yang memungkinkan publik memantau kinerja DPRD seperti 'DPRD Now' yang dipraktekkan DPR RI misalnya. Hal tersebut untuk memudahkan publik memantau kinerja anggota DPRD-nya dan merupakan bagian dari pemerintahan yang bersih. Anggaran bisa dibaca oleh publik, bisa memantau sejauh mana aspirasi yang mereka sampaikan dan di follow up sampai ke eksekutif.

• Ini Tanda-tanda Sepeda Motor Anda Sudah Tua

Bagaimana dengan misi perempuan dan anak?
Saya berharap ada kebijakan yang responsif bagi perempuan dan anak dan menginginkan sistem pemerintahan yang transparan, lebih akuntable bisa dipantau oleh publik dan memudahkan publik untuk bisa menilai kinerja anggota DPR. Selain itu, kita mau supaya dinamika politik yang terjadi di lembaga DPR itu bisa lebih soft. Interaksi antara eksekutif dan legislatif bisa lebih soft lagi karena ada perempuan di situ.

Bagaimana dengan karier Anda sebagai Notaris?
Yah, sebagai politisi harus punya Plan A, B dan C. Menjadi politisi sama dengan bermain judi, ikut kompetisi belum tentu menang. Ketika menjadi Notaris, tetapi politik menarik saya lebih kencang dan sudah saya fokus lagi ke politik.
Sebelum kembali ke dunia politik saya mengambil studi S3 sekaligus dengan Notaris. Tahun 2016, saya pulang ke Kupang dan menjalankan praktek Notaris kira-kira satu tahun. Saya kemudian bertarung dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019 dan terpilih. Sekarang saya cuti sebagai Notaris PPAT dan fokus menjadi anggota DPRD NTT.
Latar belakang saya dosen di fakultas hukum dan lanjut ke politik. Orang mengatakan sekali masuk politik, mau keluar susah, dan itu saya alami hal tersebut. Saat ini, saya menjadi politisi dan susah keluar lagi dari sini.

Ketika menyelesaikan program Doktoral, Anda memiliki Disertasi yang menarik untuk diimplementasikan saat ini. Bisa Anda jelaskan?
Saya sungguh berharap basic ilmu yang saya punya bisa dioptimalkan di lembaga parlemen. Saya mempunyai latar belakang ilmu politik hukum dan disertasi saya buat khusus tentang affirmation action. Teori yang saya bangun bisa menjamin hasil pemilihan dengan sistem rekayasa hasil pemilu. Kalau Undang-Undang affirmation action yang selama ini ada di undang-undang pemilu, hanya menjamin proses pencalonan, tidak menjamin hasil. Tetapi, saya punya disertasi ini menjamin hasil pemilu. Saya menawarkan sebuah teori blocking sead atau reserved sead melalui sistem rekayasa sistem pemilu yang dapat memastikan hasil pemilu kuota 30 persen untuk perempuan.
Perbedaannya dengan yang selama ini berlaku adalah affirmative action yg diiatur oleh Undang-Undang Pemilu hanya menjamin kuota pencalonan dan tidak menjamin kuota untuk hasil pemilihan bagi perempuan. Kalau dengan reserved sead atau blocking sead akan menjamin kuota pencalonan dan kuota hasil 30 persen untuk perempuan, melalui tehnik rekayasa sistem pemilu.

• Bahas Tiga Agenda, Waspada Peer to Peer Lending Ilegal Bisa Sampai Pelecehan Seksual

Apa yang Anda harapkan dari teori tersebut?
Saya sungguh berharap pikiran-pikiran yang saya hasilkan dalam disertasi itu bisa saya terjemahkan untuk kepentingan-keperntingan perempuan dengan kebijakan yang dihasilkan melalui lembaga parlemen.

Saat ini sepertinya era kebangkitan perempuan. Karena dua srikandi dari Kabupaten TTS duduk di posisi pimpinan. Apa pendapat Anda?
Keberadaan saya dan ibu Emi Nomleni serta ke-12 perempuan yang di DPRD provinsi, saya kira hasil pemilu 2019 ini cukup menghentakkan publik. Karena menghadirkan 12 perempuan di DPRD provinsi, 3 perempuan di DPR RI dari 7 kursi, dan sekian perempuan di DPR kota/kabupaten. Ini sebuah pertanda era kebangkitan perempuan dalam dunia politik di NTT. Kita sungguh berharap presentase atau kehadiran perempuan di dunia politik tidak hanya sekedar angka, tetapi menunjukkan kualitas yang baik di DPR. Khususnya bagaimana menghadirkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak-anak yang didukung oleh anggaran yang juga responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak-anak.
Terkait saya dan ibu Emi Nomleni datang dari dapil yang sama, kami juga tidak bermimpi, bahwa kami akan dapat posisi penting di partai politik, apalagi jadi pemimpin di DPRD provinsi. Tuhan membawa kami sampai di posisi itu dan kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih kepada partai politik, dan saya juga sungguh berharap masyarakat mendukung kami. Sehingga kehadiran kami di lembaga parlemen memberikan pengaruh yang positif bagi semua pengambil kebijakan.

• Ini Dampak Motor Pakai Knalpot Racing, Mulai dari Motor Cepat Rusak Hingga Masuk Penjara

Bisa diceritakan pertarungan Anda dalam Pileg bulan April lalu?
Karena waktu saya singkat, wilayah yang dijangkau terlalu luas, dana juga sedikit, saya putuskan melakukan pemetaan basis. Kebetulan saya pernah dua periode menjadi anggota DPR dan satu kali calon bupati. Saya tahu betul mana kantong-kantong basis yang saya tuju. Tidak terlalu banyak, karena saya harus biayai tim, dan bukan anggaran yang sedikit jadi, padahal saya tidak mempunyai anggaran besar. Saya ambil 5 kecamatan dan satu kota dari 32 kecamatan di kabupaten TTS. Kalau Kota SoE sangat dinamis dan mereka bisa memahami saya, mengenal saya tanpa harus saya turun. Jadi saya fokus ke 5 kecamatan dan itu sangat efektif sehingga saya punya suara signifikan.

Adakah pikiran untuk bertarung lagi di Pilkada ke depan?
Saya belum berpikir sampai situ, politik ini kan ada timmingnya. Saya masih berpikir untuk menjalani amanah 5 tahun dulu, sebagai pimpinan DPR saya sudah bersyukur betul, sangat bersyukur. (*)

• BREAKING NEWS: Warga Kupang NTT Ditemukan Tewas di Emperan Toko di Kota Lama

BIODATA

Nama : Dr. Inche DP Sayuna, SH, M.Hum, Mkn.
TTL : Soe, 11 Desember 1967.
Suami : Hengki Famdale, SH.
Anak : 1. Grace Natalia Hengki Famdale.
2. Giovani Putra Hengki Famdale.
Riwayat Pendidikan:
1. SD Negeri Kobelete Soe (1979).
2. SMP Negeri I Soe (1982).
3. SMA Negeri I Soe (1985).
4. Fakultas Hukum UKAW (S1) (1990).
5. Fakultas Hukum PPS UGM Jogya (S2) (2000).
6. Fakultas Hukum UNS Solo (S2) Kenotariatan (2016).
7. Program Doktor Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, (Ilmu Hukum, S3) (2017).

Mengikuti berbagai kursus dan pelatihan penyelesaian konflik.

Riwayat Organisasi:
1. Sekretaris DPD Partai Golkar NTT.
2. Ketua DPD IWAPI NTT.
3. Badan Pekerja Sinode GMIT untuk Komisi Pendidikan dan Hukum serta HAM.
4. Mantan Ketua DPD AMPI NTT.
5. Mantan Anggota Majelis Sinode GMIT.
6. Mantan Wakil Ketua KNPI NTT.
7. Mantan Wakil Ketua Caucus Perempuan Trilika NTT.
8. Mantan Wakil Ketua HWK NTT.
9. Mantan Ketua Perempuan Sinode GMIT.
10. Mantan Wakil Ketua Forum Parlemen NTT.