PMII Bali Nusra Harap Anggota DPR RI Asal NTT Jaga Integritas

Para anggota PMII Bali Nusra berharap Anggota DPR RI asal Provinsi NTT menjaga integritas

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Bali Nusa Tenggara mengharapkan anggota DPR RI asal NTT yang akan dilantik menjaga integritas, Senin (30/9/2019).

Hal ini didasarkan pada maraknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR RI termasuk beberapa anggota DPR RI asal NTT di periode sebelumnya.

• Inilah 13 Caleg Terpilih DPR RI Asal NTT yang Akan Dilantik Besok

"Kami harapkan DPR menjaga integritas Karena mereka menjadi dpr bukan mewakili keluarga, tim sukses dan partai politik, akan tetapi saat Setelah dilantik menjadi representasi warga ntt sehingga amanah patut dijaga dan dipertahankan," kata Mandataris Wilayah PKC PMII Bali Nusra di NTT, Hasnu Ibrahim.

Selain itu, Hasnu juga berharap DPR RI asal NTT yang akan dilantik dan menjalankan tugasnya pada periode 2019--2024 bukan hanya merakyat tapi pro kepada rakyat NTT.

"Mereka dirasa mampu sehingga dipilih. Oleh karena itu, mereka harus berjuang semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat NTT," tegasnya.

• Janda Muda 22 Tahun Ngaku Berhubungan Badan dengan 8 Pria di Semak-Semak, Alasannya Bikin Heboh

Menurutnya, salah satu masalah krusial di Provinsi NTT yang harus diselesaikan adalah infrastruktur bagi masyarakat.

Selain itu, pihaknya menginginkan untuk masalah NTT sebagai daerah yang dinilai tertinggal, terbelakang dan terpinggir ini diselesaikan dengan segera oleh anggota DPR RI.

"Selama ini kita dengar kita tertinggal, terpinggir dan terbelakang, menurut kami hal ini dijadikan lahan subur bagi pihak lainnya seperti untuk menjual kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan kita untuk mendatangkan mega proyek yang mereka bisa kelola di Jakarta," jelasnya.

Hasnu juga berharap DPR RI asal NTT menjalankan tugas konstitusinya yakni fungsi pengawasan yang baik sehingga tidak terjadi polemik di kalangan masyarakat seperti saat ini dimana gelombang penolakan terhadap RUU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertambangan dan Mineral.

"Berhentilah sampai di sini. Jadilah DPR yang betul-betul menjawab kebutuhan kita yang mendasar," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)