Atasi Penumpukan Beras di Gudang, Bulog NTT Lepas Tim KSPH

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Lembaga Bulog Divre NTT melakukan pelepasan tim penjualan Ketersediaan Pasokan Stabilisasi Harga ( KPSH), di halaman Kantor Bulog Divre NTT, Selasa (24/9/2019).

Pelepasan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk menjaga harga Beras yang sudah mulai merangkak naik.

"Kami melakukan penjualan KSPH beras medium di seluruh kabupaten/kota di NTT. Jadi semua di kabupaten/kota juga sudah melaksanakan mulai hari ini," kata Kepala Divisi Regional Bulog NTT, Eko Pranoto ketika menggelar Jumpa Pers di ruang kerjanya, Selasa (24/9/2019).

• Honor Tim Teknis Perizinan di Lembata Terkendala PAD yang Belum Capai Target

Penjualan KSPH beras medium dilakukan di pasar-pasar, pemukiman masyarakat dan di rumah-rumah ibadah. Sampai hari ini penjualan sudah mencapai 113 ton untuk provinsi NTT.

KSPH ini akan dilakukan secara masif dengan kantor cabang dibawah Divre Bulog NTT. Ia mengatakan Bansos Rastra tidak dilakukan lagi, karena sudah tidak ditugaskan dari Pemerintah. Bansos Rastra sudah berakhir 31 Agustus 2019.

Diakuinya hal ini berarti terjadi penumpukan beras Bulog yang sangat banyak di gudang-gudang di Provinsi NTT.

• Rayakan Hantura ke-59 Apa Saja Pencapaian dan Rencana BPN Pertanahan Kanwil Provinsi NTT

"Saat ini stok beras kami mencapai 43 ribu ton. Kami harus memelihara beras yang cukup banyak, kalau tidak mendapatkan penjualan maka akan mengalami kerugian. Stok ini masih tersedia untuk lima bukan ke depan dan kemungkinan dengan banyaknya stok beras tidan akan terjadi gejolak kenaikan harga. Karena dalam perencanaan bansos Rastra akan disalurkan hingga Oktober, tapi mendadak dihentikan pada Agustus 2019. Oleh karena itu kami diperintahkan untuk melakukan penjualan KSPH secara masif di seluruh provinsi Indonesia," ujarnya.

Lanjutnya, adapun Bansos Rastra sudah diubah menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang pedoman umumnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Artinya swasta pun bisa terlibat, tetapi dalam kenyataannya harga tidak beraturan karena tidak diatur. Oleh karena itu Bulog diperlukan untuk menstabilisasikan harga.

"Karena ada surat edaran dari Dinas Sosial bahwa Bulog menjadi penyedia BPNT, tetapi dalam perjalanannya, kita belum maksimal 100 persen untuk melayani BPNT. Kita baru realisasi 271 ton dari target 362 ton di September, karena target Bulog 700 ribu ton seluruh Indonesia. Kami meminta sinergi dengan Dinas Sosial dan BRI bersama dengan Bulog agar beras Bulog bisa dijual di pasaran. Kalau tidak diikutsertakan, Bulog merugi, karena Bulog hidupnya dari bunga kredit komersil tapi tidak didukung oleh pendanaan dari pemerintah, yang harus dibayar Rp 14 miliar per hari" tuturnya.

Meskipun demikian Bulog tetap melakukan penyerapan beras lokal karena pengadaan dan penyaluran dilakukan oleh Bulog tapi pada kenyataannya sudah tidak lagi menyalurkan. Hal ini berarti beras Bulog menumpuk.

Penyerapan beras 2674 ton dari target 6246 ton baru 42 persen, tapi terus menggencar pengadaan Flores di Lembor. Teman-teman tani sudah mendapatkan penyuluhan untuk menghasilkan beras premium.

Beras-beras lokal diserap petani dari Lembor, Bajawa, Ruteng, Rote, Belu, Malaka, TTS dan Kupang.

Ia optimisi penyerapan beras lokal akan mencapai target karena sementara masih berjalan.

Dikatakannya harga beras medium dijual Rp 9.500 dengan HET Rp 9.950 dan beras premium HET Rp 13.300 tapi dijual Rp 9.600.