Kasat Pol PP Kota Kupang Terima Informasi Ada Praktek Prostitusi di Pitrad dan Spa

Kasat Pol PP Kota Kupang terima informasi ada praktek prostitusi terselubung di pitrad dan spa

Kasat Pol PP Kota Kupang Terima Informasi Ada Praktek Prostitusi di Pitrad dan Spa
POS KUPANG/HERMINA PELLO
Felixberto Amaral 

Kasat Pol PP Kota Kupang terima informasi ada praktek prostitusi terselubung di pitrad dan spa

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dalam rangka membebaskan Kota Kupang dari prostitusi Pemerintah Kota Kupang melakukan pengawasan dan penertiban hotel, homestay, tempat pijit ( pitrad) dan spa yang dicurigai menjalankan praktek prostitusi.

Kasat Polisi Pamong Praja ( Pol PP) Kota Kupang, Felixberto Amaral, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (19/9/2019) mengatakan, pihaknya gencar melakukan pengawasan.

Bupati Sumba Barat Daya Minta Kades Gunakan Dana Desa Sukseskan 7 Jembatan Emas

"Kami memang lakukan pengawasan, tiga minggu yang lalu, di pitrad-pitrad dan spa," ungkap Felixberto.

Ia menceritakan, ada informasi yang masuk ke Satpol PP Kota Kupang bahwa ada Pitrad dan Spa di Kota Kupang yang menjalankan praktek prostitusi.

"Memang sejauh ini kami tidak temukan, ada praktek di sana, tapi kita tetap akan pantau dan lakukan pengawasan," tegasnya.

Pelabelan MPIG Kopi Manggarai, Ini Penjelasan Kadis Pertanian Mabar Anggalinus Gapul

Lanjutnya, kepada pemilik Pitrad diwajibkan, tirai kamar pijat tidak boleh sampai ke lantai. Menurutnya, hal itu demi mencegah kemungkinan pitrad-pitrad menjalankan praktek prostitusi.

Sementara itu, Pjs. Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata menegaskan Pemkot Kupang akan mencabut izin usaha hotel, homestay, tempat karaoke dan tempat hiburan lainnya, jika ditemukan tempat-tempat tersebut ada praktek prostitusi.

Hal itu disampaikan Elvianus Wairata kepada POS-KUPANG.COM, di ruang kerjanya menindaklanjuti target Pemerintah bahwa di seluruh wilayah Tanah Air harus bebas dari Prostitusi, Kamis (19/9/2019).

"Sebagaimana target Pemerintah secara nasional, seluruh wilayah Tanah Air 2019 harus bebas prostitusi. Jadi Pemkot Kupang juga ingin Kota Kupang bebas dari Prostitusi," tegasnya.

Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada edaran Wali Kota Kupang untuk dilakukan pengawasan dan pengecekan di lokasi-lokasi yang dicurigai ada praktek prostitusi.

"Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga gencar melakukan razia dan pengawasan dan akan ada langkah-langkah selanjutnya yang kita ambil, termasuk pencabutan ijin usaha bila ditemukan ada praktek prostitusi," jelasnya.

Terkait pemulangan PSK Karang Dempel di Kecamatan Alak, Elvianus mengatakan, bulan depan (Oktober 2019) semua PSK KD yang terdata, 68 orang akan dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing.

Elvianus menjelaskan, Pemerintah Kota Kupang tengah mengurus data kependudukan para PSK dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah asal para PSK.

Lanjutnya, pemulangan PSK Karang Dempel dibiayai oleh pihak Kementerian Sosial. "Yang jelas mereka harus dipulangkan bulan depan. Biayanya oleh Kementerian Sosial. Karena kebijakan pemulangan sudah sejak Januari 2019," ungkap Elvianus. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved